Vilnius, Gatra.com - Aliansi militer Barat NATO pada Selasa menyetujui rencana pertahanan baru untuk Polandia dan negara-negara Baltik setelah sekutu mencapai kompromi dengan Turki yang telah memveto itu, kata para pejabat. AFP, 30/06.

Kesepakatan itu menandai sebuah terobosan setelah berbulan-bulan perundingan mengenai permintaan Turki untuk menerima lebih banyak dukungan dalam perjuangannya melawan milisi Kurdi di Suriah sebelum mengizinkan rencana itu mulai berlaku.

Para pemimpin NATO menyetujui rencana itu pada pertemuan puncak pada Desember, tetapi Ankara sampai saat ini menghentikannya untuk tidak diberlakukan.

Rencana pertahanan NATO diklasifikasikan, tetapi para pejabat Lithuania telah berulang kali mengatakan mereka mencari pertahanan udara yang lebih kuat dan penyebaran pasukan sekutu yang lebih cepat jika terjadi krisis.

Sumber diplomatik NATO di Brussels dan Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius mengatakan kepada AFP bahwa rencana itu disetujui tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut. "Masalahnya telah diselesaikan dan rencananya disetujui," kata Linkevicius kepada AFP.

"Turki bertindak konstruktif, sangat membela kepentingannya seperti biasa, dan tindakannya tidak pernah diarahkan terhadap negara-negara Baltik. Kita tidak boleh mendramatisirnya, hasilnya positif dan kami menyambutnya," katanya.

Ankara menggunakan hak vetonya karena ingin NATO mengakui Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG) sebagai teroris, permintaan yang tidak dipenuhi oleh NATO.

Konflik tersebut terutama memicu pertengkaran antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron pada pertemuan puncak Desember.

NATO menyetujui rencana pertahanan pertamanya untuk negara-negara Baltik dan Polandia pada tahun 2010 tetapi mereka telah berusaha untuk memperbaruinya secara konsisten, terutama setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014.

Ben Hodges, mantan komandan Angkatan Darat AS di Eropa yang sekarang bekerja di think tank CEPA yang berbasis di Washington, mengatakan kesepakatan itu adalah kunci untuk "pencegahan efektif" di tengah ketegangan dengan Rusia.