Pekanbaru, Gatra.com - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah bisa mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (RAPBD P) 2020.

Menurut politisi Partai Gerindra itu dengan selesainya laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD 2019, Pemprov Riau sudah bisa mempersiapkan rancangan anggaran yang dibutuhkan.

"Kalau LHP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selesai, RAPBD sudah bisa diajukan. Tinggal kapan siapnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan ke kita," ungkapnya kepada Gatra.com di Pekanbaru, Rabu (1/7).

Provinsi Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dan ini merupakan kali keenam secara berturut - turut yang diraih oleh Pemprov Riau. Raihan WTP tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Pimpinan DPRD, Gubri, dan Kepala BPK RI Perwakilan Riau.

Dikatakan Hardianto, RAPBD P 2020 nantinya bakal juga mempertimbangkan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu dia memperkirakan alokasi dana untuk kesehatan dan sosial, akan tetap mendapat perhatian.

"Seperti apa gambaranya, itu kan baru ketahuan kalau TAPD sudah mengajukan. Tapi perkiraan saya COVID-19 masih memiliki pengaruh untuk penyusunan anggaran," tekannya.

Sebelumnya Provinsi Riau telah melakukan berbagai pergeseran anggaran untuk menyikapi pandemi COVID -19. Dimana pada tahap I Pemprov Riau melakukan pergeseran Rp 74.98 miliar, kemudian pada tahap ke-II, pergeseran sebesar Rp 399 miliar.