Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri untuk meningkatkan sinergisme dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait percepatan dan pengawasan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

Jokowi saat memberikan amanat dalam Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara di Istana Negara, Rabu (1/7), lebih lanjut menyampaikan, sinergisme ini harus ditingkatkan karena anggaran penananganan Covid-19 ini sangat besar, yakni sejumlah Rp695,2 triliun.

Jumlah anggaran ini dapat meningkat apabila dibutuhkan, namun harus dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Penegak hukum harus mengedepankan aspek pencegahan dan jangan sampai menunggu suatu masalah terjadi.

"Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mens rea, ya harus ditindak. Silakan digigit saja. Apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Tidak boleh ada satu pun yang main-main," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri agar hadir dan terlibat dalam upaya penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19 di masing-masing wilayah, sesuai kewenangan yang diberikan.

"Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan," katanya.

Semua jajaran, mulai Mabes, Polda, Polres, Polsek, sampai Bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, aman, dan damai," ujarnya.

Orang nomor satu di Republik Indonesia ini mengungkapkan, semua elemen harus ikut terlibat dan bekerja keras dalam melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya, seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan lainnya, sesuai dengan porsinya masing-masing.

Kepala Negara menyebut bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hal yang paling utama. Maka, jajaran Polri harus dapat mengemban tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, namun tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas terhadap setiap pelanggaran dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.

Di samping itu, meski berfokus membantu upaya pengendalian pandemi, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa berbagai agenda strategis Polri harus tetap berjalan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total dan selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.

Selain itu, potensi ancaman stabilitas keamanan di dalam negeri juga perlu diantisipasi, utamanya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020 ini.

"Saya tahu tugas ini tidaklah mudah. Namun, saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik," tuturnya.