Home Kebencanaan Pembuatan Sumur Sibel Perparah Kekeringan di Sragen

Pembuatan Sumur Sibel Perparah Kekeringan di Sragen

Sragen, Gatra.com - Pembuatan sumur submersible (sibel) yang marak dilakukan beberapa tahun terakhir diprediksi memperparah kekeringan di Kabupaten Sragen. Sangat disayangkan praktik semacam itu seakan tanpa kontrol.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sragen Tatag Prabawanto mengatakan, pembuatan sumur sibel telah melampaui ambang normal. Lokasinya terus bertambah. Gara-gara banyaknya sumur sibel telah menghabiskan jatah air tanah dangkal untuk pertanian. Kondisi ini juga mengakibatkan ketersediaan air untuk rumah tangga juga ikut langka.

“Dampak dari sumur sibel ini sudah menambah daftar kekeringan di berbagai wilayah Kabupaten Sragen,” kata Tatag yang juga Sekda Pemkab Sragen kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (30/6).

Tatag menyayangkan, masyarakat pembuat sumur sibel seakan tidak peduli dengan kelangsungan sumber daya air. Mereka asal-asalan saja menggali tanpa meminta izin instansi terkait. Apalagi dalam penanganan sumur sibel ini menjadi wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah. Agar tidak semakin parah, perlu dilakukan kajian dan mengedukasi masyarakat agar berhenti mengeksploitasi air secara berlebihan.

“Zona merah kekeringan meluas. Salah satu faktornya akibat merebaknya sumur sibel. Pembuatnya sudah keterlaluan. Jika alasannya tidak tahu, perlu diedukasi bahwa air permukaan bakal cepat habis jika aktivitas itu terus menerus dilakukan,” katanya.

Sayangnya Pemkab Sragen terhalang kewenangan untuk mengurusi masalah itu. Adapun penangannya oleh Dinas ESDM Pemprov Jawa Tengah.

“Sehingga butuh sinergi antara pemkab dan pemprov, karena apapun yang terjadi ini akan membawa dampak di kabupaten itu memiliki banyak sumur sibel,” tambah Tatag.

Sementara itu soal kekeringan yang mengancam Kabupaten Sragen khususnya di wilayah utara Bengawan Solo, Tatag mengatakan itu problem tahunan. Sehingga, sudah disiapkan langkah antisipasi kekurangan air bersih. Pihaknya memastikan anggaran darurat bencana alam khusus kekeringan tidak dialihkan untuk penanganan Covid-19.

”Disiapkan dropping air bersih. Kami sudah memiliki data zona merah kekeringan,” katanya.

Data dari BPBD menyebutkan kekeringan tahun lalu melanda 210 Dukuh di 36 Desa yang ada di Tujuh Kecamatan. Meliputi Kecamatan Gesi, Tangen,Sukodono, Mondokan, Jenar, Miri dan Sumberlawang.

2526