Pekalongan, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan, Jawa Tengah masih menunggu pencairan anggaran tambahan pelaksanaan pilkada yang diajukan ke pemerintah daerah (pemda). Meski demikian, tahapan pilkada dipastikan tetap berjalan.

Ketua KPU Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha mengatakan, pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran untuk melaksanakan tahapan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan ke pemda sebesar Rp3 miliar. Namun karena keterbatasan anggaran di APBD, pemkot mengajukan tambahan anggaran itu ke pemerintah pusat.

"Prinsipnya kami masih menunggu. Untuk saat ini dari pemda belum memberikan tambahan. Tapi sudah ada kesepakatan dengan pemda. Karena tidak bisa dicukupkan seluruhnya dari APBD, sehingga diupayakan di APBN," ujar Rahmi kepada Gatra.com, Selasa (30/6).

Meski demikian, Rahmi memastikan pelaksanaan tahapan pilkada tetap bisa berjalan dengan menyesuaikan protokol kesehatan. Sebab anggaran yang sudah ada masih bisa untuk mencukupi kebutuhan.

Anggaran itu berasal dari alokasi anggaran sebesar Rp12 miliar yang diajukan KPU sebelum pandemi Covid-19. Dari jumlah, 40 persennya sudah dicairkan pada tahap pertama dan 60 persen sisanya akan segera dicairkan.

"Anggaran yang ada sudah memadai untuk kami melanjutkan tahapan, meskipun kami belum mencairkan untuk tahapan yang terakhir. Tapi yang ada sudah ada masih memadai. Kita memakai anggaran yang ada dulu," ujar Rahmi.

Rahmi mengatakan, tahapan pilkada yang sedang berjalan yakni pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PDBP). Tahapan ini dilaksanakan mulai 24 Juni hingga 14 Juli 2020.

Setelah nanti terbentuk, PPDP selanjutnya akan melakukan proses pemutakhiran data pemilih pada 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

"Sebelumnya, tanggal 15 Juni kita juga sudah melantik PPS serta mengaktifkan PPK, sekretaris PPK dan PPS. Kemudian badan ad hoc juga sudah berjalan," ucap Rahmi.