Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menciptakan sebuah terobosan baru, yang nantinya dapat memberikan dampak besar terhadap penanganan pandemi Covid-19. 

"Saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak kepada percepatan penanganan ini. Jadi tidak datar-datar saja," katanya, dalam evaluasi penanganan pandemi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6).

Jokowi menjelaskan, hingga saat ini masih ada beberapa provinsi dengan angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi.

Karenanya, untuk mempercepat penanganan di provinsi atau daerah-daerah itu, Presiden meminta agar ada tambahan personel atau tenaga medis yang diperbantukan dari pusat. Demikian pula dengan tambahan peralatan-peralatan medis yang dapat membantu penanganan.

Jokowi juga meminta agar jajarannya dapat turun tangan langsung, dalam mengawasi dan memberi panduan bagi daerah-daerah yang akan memulai masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal.

"Saya juga minta dilihat betul daerah-daerah yang mulai masuk ke new normal. Tahapannya betul-betul dilalui baik itu prakondisi, timing-nya kapan, diberikan panduan, ada guidance dari pusat sehingga mereka tidak salah. Ada prakondisi, ketepatan timing-nya, kemudian yang ketiga prioritas sektor mana yang dibuka. Itu betul-betul diberikan panduan," ujarnya.

Begitu juga dengan sosialisasi penerapan disiplin protokol kesehatan, yang harus dilakukan secara besar-besaran. Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan, karena masih ada sejumlah daerah yang masih ditemukan banyak kasus penolakan masyarakat terhadap pemeriksaan PCR maupun rapid test, sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi yang harus segera diatasi dengan sosialisasi yang persuasif.

"Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa (alat) rapid test, belum ada penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi penolakan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Kepala Negara, pelibatan tokoh-tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya dipandang perlu, untuk mendukung proses komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Pelibatan tokoh-tokoh agama atau masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas (positif) Covid oleh keluarga," ucapnya.

Terkait pembayaran dan bantuan dana bagi pelayanan kesehatan serta tenaga medis, Presiden menginstruksikan agar pencairan dana yang telah disiapkan dapat segera dilakukan. Misalnya untuk bantuan santunan, pembayaran klaim rumah sakit, hingga insentif bagi para tenaga medis.

"Jangan sampai ada keluhan. Bantuan santunan itu mestinya begitu (pasien) meninggal langsung bantuan santunannya harus keluar. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele. Kalau aturan di Permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan," ucapnya.

"Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif untuk petugas lab juga secepatnya. Kita menunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada," imbuh Presiden.

Mengakhiri arahannya, Presiden mengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat ini dibutuhkan penanganan dan pengendalian yang terintegrasi antara satu dengan lainnya baik antarkementerian dan lembaga maupun pemerintah pusat dengan daerah.

"Tidak ada lagi ego sektoral kementerian, lembaga, kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri. Saya kira ini harus segera kita hilangkan," kata Jokowi.