Solo, Gatra.com - Pemerintah Kota Solo sepakat dengan wacana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan 9 Desember mendatang. Pasalnya untuk penyelenggaraan Pilkada kali ini, Pemkot Solo tak memiliki anggaran dana.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan dengan penyelenggaraan Pilkada yang mengedepankan protokol kesehatan menyebabkan anggaran membengkak. Bahkan kenaikannya dua kali lipat dari anggaran Pilkada pada umumnya.

"Kami nggak bisa memenuhi anggaran yang diminta KPU (Komisi Pemilihan Umum). Makanya sekalian dilaksanakan tahun depan saja," katanya, Senin (29/6).

Untuk pelaksanaan Pilkada, sudah dianggarkan Rp 15 miliar. Namun karena pandemi Covid-19 ini mewajibkan adanya penerapan protokol kesehatan, anggaran bertambah Rp 11,1 miliar lagi.

"Ya kalau takut terpapar Covid-19, ya harusnya ditunda saja," ucapnya.

Pasca wabah Covid-19 ini KPU mengundur pelaksanaan Pilkada dari yang awalnya tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember. Untuk pelaksanaan Pilkada, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan Rp1,02 triliun pada pemerintah. Anggaran tambahan ini digunakan untuk penerapan protokol kesehatan.

"Kalau anggaran itu tidak bisa diwujudkan, infonya Pilkada bisa ditunda. Bahkan kalau anggaran dari pusat cair, tapi daerah tidak memberikan anggaran tambahan, daerah juga bisa menunda," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Rudy ini mengaku Pemkot Solo sudah tidak memiliki anggaran lagi. Sedangkan ada kebutuhan lainnya yang mendesak dan harus dibayarkan.

"Ada kepentingan yang lebih mendesak, misalnya bayar BPJS bagi yang ditanggung Pemkot," ucapnya.

Dengan adanya penundaan, menurut Rudy tidak akan merugikan bagi pasangan calon (Paslon) yang menjadi peserta Pilkada. Sebab masa baktinya akan dihitung mulai dari mereka dilantik.

“Lebih baik ya ditunda saja biar aman. Lihat saja, penambahan pasien covid-19 mencapai 1.000 orang per harinya," ucapnya.

Caption : Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sepakat Pilkada Ditunda, Solo. (GATRA/Novita Rahma)