Jakarta, Gatra.com - Pandemi virus corona di dunia belum usai, pemerintah Indonesia sudah menerapkan aturan new normal agar perekonomian di masyarakat kembali bergerak. Upaya pemerintah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara, telah mengubah anggaran penanganan pandemi Covid-19, sehingga anggaran Covid-19 meningkat menjadi Rp695,2 triliun.

Dengan kondisi membengkaknya anggaran negara untuk penanganan Covid-19, maka akan berdampak pada perhitungan APBN yang berpengaruh pada tingkat pertumbungan ekonomi nasional dimana saat ini pertumbuhan pada kuartal II minus 3,8%.

Sebelumnya dilaporkan kondisi perekonomian Indonesia diprediksi semakin menurun di kuartal II-2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal II tahun ini, lebih lanjut merosotnya perekonomian Indonesia diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kemerosotan ekonomi tidak hanya dialami Indonesia melainkan seluruh dunia bahkan ekonomi global diprediksi negatif hingga 7%.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dany Amrul Ichdan, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di enam bulan sisa hingga akhir tahun 2020 sangat signifikan. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp695,2 triliun. Jika dirinci, anggaran tersebut terdiri untuk sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun, insentif bagi UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral K/L dan pemda sebesar Rp106,11 triliun.

Lebih lanjut Dany mengatakan terdapat sembilan (9) sektor yang dibuka pada awal new normal ini dan memiliki dampak signifikan pada ketahanan perekonomian negara karena sektor itu berpengaruh terhadap produksi, distribusi dan konsumsi, sehingga GDP tidak akan merosot jauh.

“Rumus GDP kan pengeluaran pemerintah ditambah investasi ditambah konsumsi masyarakat dan ditambah selisih ekspor dan impor, sehingga dengan new normal pemerintah bisa menjalankan proyek strategis nasional yang saat ini telah diusulkan sebanyak 245 proyek dari pemerintah pusat, Kementerian BUMN/BUMN dan pemerintah daerah. Kita berharap agar pertumbuhan ekonomi kita bisa stabil di angka 2-3 persen sampai akhir tahun 2020 ini dengan daya serap tenaga kerja pada proyek strategis nasional, belanja produktif pemerintah yang padat karya serta UMKM yang mulai tumbuh,” ujar Dany dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Ahad (28/6).

Proyek strategis itu tentu harus memiliki multiplier efek dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berdaya serap tenaga kerja tinggi serta keunggulan kompetitif. “Sehingga proyek itu didorong memiliki daya tarik investasi langsung yang tinggi, sebagai contoh minggu lalu saya sempat didatangi oleh inisiator/penggagas proyek Jakarta Integrated Tunnel (JIT), dengan proposal proyek menanggulangi banjir, bahan baku air bersih, menghasilkan listrik dan terowongan bawah tanah dengan sepenuhnya investasi dari Korea,” katanya.

Ia mengatakan proyek tersebut menjadi terobosan penting karena menyangkut aspek kemanfaatan bagi masyarakat secara langsung dan memberikan multiplier efek yang besar dalam menyelesaikan berbagai hal strategis, asalkan didukung feasibilty study yang bagus. “Dan masih banyak lagi partner luar negeri yang juga berminat investasi di Indonesia termasuk sektor kesehatan. Beberapa holding rumah sakit dan farmasi di luar negeri seperti IHH group beberapa bulan lalu juga pernah bertemu dengan saya untuk peminatan investasi dibidang kesehatan, RS dan industri farmasi. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi Covid, penjajakan investasi dan pembuatan Feasibility Study adalah momentum penting sebagai tahapan persiapan proyek investasi,” ujarnya.

Pemerintah menurutnya akan memberikan masukan terhadap usulan investasi atau proyek yang akan digarap di Indonesia. “Saya kemarin waktu bertemu dengan teman inisator JIT dan partner korea yang ikut serta,menyampaikan tentang usulan bisnis model dan paparan detail tentang commercial Feasibility Study yang sudah dalam bentuk masterplan ke lembaga pemerintah terkait seperti ke Menko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian PUPR, BUMN, Pemprov DKI dan Jabar agar bisa dibuatkan tahapan pelaksanaannya jika persyaratan terpenuhi semua,” ucap Dany.

Di samping proyek infrastruktur yang tidak membebani anggaran negara, menurutnya penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat ekosistem perekonomian dengan efektifitas penggunaan produksi dalam negeri. “Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri dengan sumberdaya yang kita miliki. Ketahanan energi, pangan, kesehatan dan produk unggulan lokal harus dimulai dengan regulasi yang kondusif penuh kepastian hukum agar industri dalam negeri bisa tumbuh cepat dan investasi domestik juga bisa dioptimalkan,” katanya.

Selanjutnya semua pihak, terang Dany, harus membiasakan berpikir secara ekosistem dan holistik dalam kerangka pembangunan bersama. “Ke depan berpikirlah secara ekosistem, jangan pernah berpikir sektoral yang akan menjebak kita untuk bertindak egosektoral yang tidak memberikan benefit menyeluruh, generasi milenial menjadi role model pemimpin masa depan di Indonesia baru yang tangguh. Ketangguhan adalah kunci kejayaan. Pandemi ini mengajarkan generasi milenial untuk berjaya di tengah keterbatasan, bukan karena fasilitas dan kenikmatan yang membuat kita hebat. Inilah makna dan harapan yang terpenting.Berjaya di tengah keterbatasan!,” pungkasnya.