Surabaya, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Jawa Timur sudah siap menggelar Pilkada serentak 2020. Mulai dari kesiapan anggaran, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang siap menggelar Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Tito menyebut ada dana sebesar Rp 100 miliar lebih dari APBN dan Kementerian keuangan yang akan disalurkan melalui KPU RI. Untuk itu, dia meminta semua pemerintah kota dan kabupaten segera mencairkan sisa dari 40% yang sudah dicairkan.

"Saya minta sisanya segera dicairkan minggu depan.Semua saya menyampaikan kesiapannya. Kita optimis Pilkada jatim ini dapat berjalan baik meski berada di tengah pandemi," kata Tito saat memberikan keterangan pers di Surabaya, Jumat (26/6).

Karenanya, Tito meminta semua petugas Pilkada dan pemilih mematuhi protokol kesehatan. Supaya, pelaksanaan Pilkada serentak di Jawa Timur nanti berjalan aman dengan antusiasme dan partisipasi masyarakat yang diharapkan cukup tinggi.

Apalagi, lanjut Tito, Pilkada serentak di Jawa Timur tidak hanya memilih pemimpin yang definitif. Menurutnya, ada sisi positif pada proses pelaksanaan Pilkada serentak nanti.

Menurutnya, Pilkada di Jawa Timur dapat dimanfaatkan para kandidat sebagai ajang adu ide dalam penanganan wabah Covid-19 di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemilih pun dapat menilai apakah kandidat baru atau petahana yang punya ide lebih efektif menanggulangi wabah Covid-19.

"Ini jadi tantangan bagi rekan terutama incumbent yang betanding dan sarana adu gagasan bagi non petahana. Tujuan saya justru adu gagasan ini akan mempercepat penanganan Covid-19," kata Tito.

Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam mengatakan, 46% dari total dana anggaran Pilkada yang sudah dicairkan sejumlah bupati dan wali kota. Sisanya, Choirul meminta semua wali kota dan bupati mencairkan dana anggaran paling lambat pekan depan.

"Target kami sampai tanggal 6 Juli 2020, termin ke-3, itu 100%. Karenanya, bupati dan wali kota agar segera mencairkan seluruh anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Coirul.

Choirul menjelaskan, sebagian besar penyerapan dana Pilkada nantinya akan dialokasikan untuk penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan dan alat pelindung diri (APD) bagi petugas. Besarannya, kurang lebih Rp 600 miliar yang didapat dari APBN.