Home Politik Pandemi Ubah Kebiasaan Birokrasi, Gesit Jadi Keharusan!

Pandemi Ubah Kebiasaan Birokrasi, Gesit Jadi Keharusan!

Jakarta, Gatra.com – Kehadiran wabah corona (Covid-19) ternyata membawa perubahan terhadap kebiasaan birokrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo saat menjadi keynote speaker webinar bertajuk “Jalan Menuju ASN Unggul Pasca Pandemi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation pada Kamis (25/6).

“Pandemi Covid-19 telah menunjukkan kepada kita semua tentang perlunya kita keluar dari kebiasaan rutin, menerapkan pola-pola baru dan cara-cara baru dalam menyelenggarakan pemerintahan,” ujar Tjahjo.

Dirinya mengatakan bahwa kebijakan tentang reformasi sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia telah disiapkan bertahap, jauh sebelum kebiasaan normal baru muncul. Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan adanya penambahan protokol kesehatan dalam sistem kerja. Akibatnya perlu diatur pengaturan tentang sistem kerja yang fleksible (flexible working arrangement), penyesuaian manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan dukungan infrastruktur.

Tjahjo mengatakan LAN harus mengambil peran untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga dapat bekerja dengan cepat, tanggap, berani dalam mengambil keputusan, serta selalu mencari terobosan baru.

“Dengan keluarnya kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor 58/220 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru memberikan kesempatan ASN untuk menyesuaikan sistem kerjanya. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang produktif dan aman dari virus corona,” katanya.

Lebih jauh, Tjahjo menerangkan dampak pandemi Covid-19 sangat multi dimensional termasuk di dalam institusi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik dalam kenormalan baru. “Penguatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelaksaaan transformasi penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah reformasi pelayanan yang semula dilakukan secara tatap muka bertranformasi menjadi layanan online. Oleh karena itu, perlu didorong infrastruktur TIK menuju kenormalan baru tersebut”.

Di kesempatan yang sama, Kepala LAN Adi Suryanto menyatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. “Kami bersemangat untuk memberikan sumbangan bagi upaya peningkatan kualitas ASN yang akan berujung kepada perbaikan layanan untuk publik. Kami mengapresiasi inisiatif masyarakat seperti yang dilakukan oleh Tanoto Foundation melalui kolaborasi ini,” ujarnya.

Adi mengatakan dengan adanya pandemi membuat tantangan pengelolaan negara menjadi lebih kompleks. Birokrasi menurutnya harus lebih agile, cerdas dan unggul. Pemerintah mempunyai target jangka pendek yakni terwujudnya World Class Bureaucracy pada 2024. Oleh karenanya pemerintah perlu mencari terobosan strategi dalam meningkatkan kompetensi ASN secara lebih cepat.

Pandemi Covid-19, sambungnya, menjadi momentum dalam melakukan redesain strategi pengembangan kompetensi ASN. Ia juga memaparkan sederet langkah strategis untuk mewujudkan ASN yang unggul seperti mengubah pola-pola pengembangan kompetensi yang bersifat klasikal menjadi pola-pola yang inovatif seperti melalui blended learning, distance learning, dan e-learning. Adi mengatakan saat ini LAN sedang mengembangkan ASN Corporate University sebagai salah satu metode pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi. “LAN saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi ASN Unggul yang mendorong lembaga-lembaga pelatihan pemerintah untuk mengembangkan program-program pelatihan berbasis e-learning, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh ASN Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan LAN juga mendorong tumbuh kembangnya inovasi sektor publik. Selama lima tahun terakhir telah tercipta lebih dari 36 ribu inovasi sektor publik yang dikembangkan oleh ASN. “Inovasi ini terlahir dari program-program pelatihan yang dikembangkan, yang mensyaratkan ASN peserta pelatihan untuk mengembangkan inovasi pada unit/instansinya. Selain itu, dikembangkan pula laboratorium inovasi, yang secara konsisten mendorong tumbuh kembang inovasi di berbagai instansi pemerintah,” pungkas Adi.

362