Mataram, Gatra.com- Kampanye virtual sebenarnya bukan hal baru. Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, media sosial terasa disesaki konten kampanye para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Masing-masing calon berusaha menggaet pemilih dengan menebarluaskan ide mereka di media sosial.

“Tapi soal efektif atau tidak, kampanye virtual ini diterapkan, pertama harus kita pahami dulu, bahwa saat ini masa pandemi Covid-19. Kalau pun berlaku new normal, tentu ada aspek kenormalan baru yang tetap harus diterapkan dan ditaati masyarakat. Misalnya menghindari kerumunan dan harus jaga jarak,” kata pengamat politik dan kebijakan publik NTB, Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Kamis (25/6).

Bambang yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik dan Kebijakan Publik NTB ini lebih jauh mengungkapkan, kondisi ini tentu akan membatasi jika akan melakukan kampanye ideal atau kampanye tradisional, dengan penumpukan masa.

Menurutnya, dari sisi ini, tentu kampanye virtual menjadi pilihan paling tepat saat ini bagi para calon. Dari efisiensi tentu ini efisien, murah biaya dan tenaga, low cost.

Bambang yangkerap disapa Didu ini menilai, efektivitas kampaye virtual akan sangat dipengaruhi dengan literasi masyarakat di lokasi atau daerah Pilkada terhadap teknologi. Sebab kampanye inikan esensinya memperkenalkan diri dan vis-misi yang dibawa.

“Tingkat literasi teknologi masyarakat akhirnya menentukan apakah konten kampanye virtual calon itu ditonton pemirsa atau tidak. Penyebarannya bagaimana dan daya masuknya ke hati masyarakat calon pemilih,” ujar Bambang.

Dikatakan, kampanye virtual di masa pandemi ini memang sebuah keniscayaan. Mau tak mau harus dilakukan meski pun mungkin kadarnya tidak banyak. efektif atau tidak maka akan tergantung tim kampanye juga dalam mengedukasi masyarakat pemilih.

Didu menyampaikan efektivitas kampanye di media sosial tergantung pada aksesibilitas masyarakat terhadap konten kampanye di media sosial tersebut. "Kemudian kedua faktornya, kontennya apa dulu. Cape-cape kampanye di media sosial, kontennya enggak menarik, enggak ada pengaruhnya," tegasnya.

Menyinggung pilkada tidak langsung, Bambang menyatakan, tidak mungkin kembali ke pola lama lagi. Pilkada langsung oleh rakyat jauh lebih legitimed meskipun berbiaya besar. Itulah resiko yang harus ditanggung oleh negara yg menganut paham demokrasi seprti Indonesia. "The show must go on. Tidak mungkin mengembalikan jarum jam demokratisasi ke era lama dengan pemilihan tidak langsung,” tutupnya.