Jakarta, Gatra.com - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, mengatakan bahwa negaranya kini sedang mengalami kondisi yang sangat sulit akibat pandemi Covid-19 dan tindakan Israel.

Zuhair menjelaskan, pandemi menyebabkan sebagian besar usaha dan lembaga terblokir aktivitasnya. Ia pun berterus terang bahwa bersama beberapa Pegawai Negeri Sipil (PN) Palestina tak mendapatkan gaji penuh atau dipotong setengah selama 2 bulan.

"Hingga sekarang kebanyakan pegawai kementerian dan juga kedutaan besar, hampir semuanya, belum menerima gaji selama 2 bulan. Sehingga situasi saat ini sangat sulit," kata Zuhair di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Sementara itu, Israel juga disebut menahan semua pajak yang harusnya bisa dialirkan untuk pendapatan masyarakat Palestina. Hal itu membuat Israel tentu bermasalah kembali dengan Otoritas Palestina (PA).

"Bahkan, AS juga berupaya untuk melakukan pengepungan militer terhadap Otoritas nasional Palestina. Itu semua demi memaksakan hal yang sesungguhnya tidak dapat diterima," ungkap dia.

Zuhair menegaskan, Palestina mungkin bisa menderita secara finansial atau ekonomi, namun itu tak menyurutkan langkah negaranya untuk tetap mendapatkan yang harusnya dimiliki negaranya.

"Kami dapat menderita secara finansial dan ekonomi, namun kami akan tetap berdiri di posisi yang sama, yakni dengan keras untuk menggagalkan semua aktivitas maupun langkah yang diambil oleh Israel, AS, atau siapapun," ujarnya.

Sebelumnya dikutip dari berbagai sumber, pada April 2020 lalu Menteri Keuangan Palestina mengumumkan bahwa mereka hanya akan membayar setengah gaji PNS selama 2 bulan berturut-turut.

"Pemerintah hanya akan membayar 50% dari gaji bulan ini," tulis keterangan resmi Kementerian Keuangan Palestina, Senin (30/3) lalu.

Langkah itu dilakukan setelah Israel memutuskan untuk menahan pajak yang dipungut atas nama Otoritas Palestina dengan jumlah yang sama dengan yang dibayarkan oleh PA setiap bulan kepada keluarga-keluarga Palestina yang dibunuh atau dipenjarakan oleh Israel.

Israel mengklaim bahwa tunjangan dibayarkan kepada keluarga Palestina yang terlibat dalam serangan terhadap warga Israel. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah mengecam tindakan Israel, dengan mengatakan pemerintahnya akan terus membayar tunjangan.