Jakarta, Gatra.com - Analis pasar modal dari Avere Mitra Investama, Teguh Hidayat, berpendapat, maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan Tanah Air harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk "membersihkan" pasar modal.

Teguh di Jakarta, Kamis (25/6), menyampaikan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis agar kasus gagal bayar ini tidak menjadi tambahan beban karena adanya potensi resesi ekonomi pascamerebaknya coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

"Soalnya kasus gagal bayar yang terjadi saat ini, akan menghambat upaya pemerintah sendiri dalam memasyarakatkan pasar modal. Dampaknya bisa dilihat dari volume transaksi menjadi sepi dan turunya kepercayaan dari masyarakat," kata Teguh.

Pandemi Covid-19 yang hampir melanda seluruh negara, tak terkecuali Indonesia, membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan cukup dalam, yakni turun 20,99% dari posisi 6.283 pada awal tahun, menjadi 4.964 pada penutupan Rabu (24/6). Bahkan, posisi IHSG sempat menyentuh level 3.937 atau amblas 37,33% pada Selasa (24/3).

Sedangkan untuk memitigasi risiko gagal bayar, menurut Teguh, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, otoritas harus mendengarkan masukan dari sejumlah ekonom maupun pelaku pasar.

Menurutnya, dengan ekslusivitas pemerintah dan regulator yang selama ini terjadi, maka kasus gagal bayar pada produk reksadana, asuransi, dan obligasi bukan hal yang mencengangkan. Kasus-kasus tersebut akan menambah beban pemerintah di tengah ancaman resesi pascapandemi virus corona.

"Memang belakangan otoritas dan seterusnya sudah mulai mendengar masukan-masukan dari pelaku pasar. Tapi dulunya saya dan teman teman enggak pernah digubris ketika memberi masukan," ungkapnya.

Langkah selanjutnya, atau kedua, kata Teguh, pemerintah dan ototitas harus memperbaiki tata kelola sekaligus pengawasan di pasar modal. Perbaikan ini tentunya akan melahirkan persepsi baru dari investor pasar modal bahwasanya pemerintah dan otoritas mulai melakukan bersih-bersih atau pembenahan di industri keuangan Indonesia.

"Sudah tepat jika penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di Jiwasraya dan kasus pasar modal lainnya harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola," ujarnya.

Menurutnya Teguh, pihaknya sejak tahun 2015 silam gencar menggaungkan investasi di pasar modal dan mempromosikan investasi. "Jadi sekarang bagusnya masyarakat sudah melek investasi," katanya.

Teguh pun meminta seluruh elemen mendukung agar pemerintah melakukan perbaikan tata kelola di pasar modal. "Soalnya, kasus gagal bayar tidak cuma Jiwasraya, tetapi ada EMCO Asset Management, Minna Padi, Indosurya, banyak lagi," ujarnya.

Menurutnya, meskipun tiap perusahaan mempunyai berbagai cerita hingga gagal bayar, tapi pangkal masalahnya adalah 2 hal. "Pertama, mereka menjanjikan bunga fixed, kemudian pasar modalnya memang lagi tidak bagus, ditambah kurang ketatnya tata kelola," ungkapnya.