Natuna, Gatra.com - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I merespons cepat ketegangan antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan (LCS).

Patroli laut dan udara di Laut Natuna Utara langsung intens disiagakan. Pihak keamanan negara beranggapan, lokasi itu berdekatan dengan wilayah konflik terjadi.

Komandan Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I. N. G Ariawan mengatakan, kebijakan strategis dengan bijak harus segera dilakukan. Sebab, pihak Indonesia tidak ingin terlibat dalam kekeruhan suasana yang sedang terjadi antar kedua negara di perairan itu.

"Setiap kehidupan bertetangga pasti memiliki permasalahan yang beragam, biarkan permasalahan itu mereka ya g selesaikan sendiri. Yang penting kita jangan terseret permasalahan mereka. Perlu kita berikan pemahaman seperti itu kepada masyarakat," ujarnya, di Lanud Raden Sadjad, Kamis (25/6).

Ariawan mengatakan, sebelum bertolak untuk memimpin Patroli udara mengunakan Pesawat Boing, kesiapan pasukan juga selalu diperhatikan untuk mencegah kemungkinan terburuk yang akan terjadi di LCS. Penambahan personil juga menjadi atensi pimpinan sesuai kebutuhan.

Dia memastikan, hubungan diplomatis dan bilateral antara Indonesia dan kedua negara tersebut terbilang baik dan harmonis. Hal itu, telah terjalin selama bertahun-tahun. Hubungan baik Indonesia antar kedua negara yang berseteru itu, kata dia, sejauh ini dapat dibuktikan melalui politik yang bebas aktif secara harmonis bersama Indonesia.

Dalam hal ini Kogabwilhan I, tegas Ariawan, bertugas sebagai penindak awal apabila terjadi konflik di wilayah tersebut untuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar.

"Mari kita Lakukan tugas kewajiban kita seperti Patroli rutin di wilayah tersebut untuk menjaga kedaulatan negara," terangnya.

Lebih lanjut, Ariawan minta supaya aparat keamanan dan juga pemerintah daerah harus dapat saling berkoordinasi, serta dapat saling memberikan masukan dalam pengamanan wilayah Laut Natuna Utara dan Kepulauan Natuna dari segala macam bentuk ancaman yang datang.

"Pemimpin harus menyatu, harus ada rasa solidaritas tinggi antar-stakeholder pemangku kebijakan. Pemikiran kooperatif wajib disatukan untuk mencari solusi dan masukan secara kontrusif juga diperlukan untuk mencari jalan keluar," tuturnya.