Pekanbaru, Gatra.com - Sama seperti  kawasan Timur Tengah, tempat dimana bentangan jalur pipa minyak dan sumur minyak ikut mempengaruhi dinamika politik setempat. Hal serupa, selama beberapa dekade juga terjadi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Daerah yang menjadi kawasan jantung pertambangan minyak Blok Rokan. 

Selama puluhan tahun, kandungan minyak di daerah ini telah membuat pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis membengkak, lantaran kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak yang lebih besar dibandingkan daerah lainya di Riau.

Tapi, berkah minyak tersebut beberapa tahun belakangan mulai seret, seiring mengkeretnya harga minyak dunia, yang berdampak pada kemampuan produksi Blok Rokan. Kondisi ini diperparah oleh berakhirnya kontrak Chevron selaku operator di ladang minyak kategori gemuk tersebut pada 2021.

Dampaknya, perusahaan energi asal Amerika Serikat itu mulai mengerem investasinya untuk mengeduk Blok Rokan. Padahal denyut ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bengkalis sangat dipengaruhi oleh DBH minyak. 

Data yang dihimpun Gatra.com, Chevron berhenti mengebor sumur minyak baru sejak 2018. Sikap ini kemudian berimbas pada produksi minyak siap jual  (lifting) Provinsi Riau, yang pada 2018 tercatat 83 juta barel.

Namun, trend penurunan produksi Blok Rokan sudah terlihat beberapa tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2013 kawasan pertambangan ini mampu memompa minyak hingga 315 ribu barel pehari. Pada tahun 2020 SKK Migas menaksir kemampuan Blok Rokan hanya 161 ribu barel perhari.

Seretnya produksi Blok Rokan itu secara dominan turut menciutkan lifting minyak Riau, dari 126 juta barel  pada 2013 menjadi lebih kurang 80 juta barel pada 2019. Chevron  sendiri hanya satu dari 9 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di Riau.

Meski begitu jumlah produksinya jauh mengungguli kontraktor yang lain. Sebagai gambaran, Chevron dengan Blok Rokan garapanya merupakan area produksi terbesar kedua di Indonesia setelah ExxonMobil dengan Blok Cepu.

Terlepas realita berkurangnya produksi minyak Blok Rokan. Jejak-jejak kejayaan blok tersebut bakal terus menunjukkan pengaruhnya terhadap dinamika politik dan ekonomi Kabupaten Bengkalis.

Salah satu jejak tersebut adalah Kecamatan Mandau. Di kecamatan inilah terletak salah satu ladang minyak utama Blok Rokan, ladang minyak Duri. Keberadaan ladang minyak tersebut dengan sendirinya turut memicu pemukiman padat penduduk.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Mandau mencapai 149 ribu jiwa (Bengkalis dalam angka 2018). Angka itu jauh diatas jumlah penduduk Kecamatan Bengkalis yang hanya 80 ribu jiwa. Sedangkan total penduduk kabupaten itu mencapai 538 ribu jiwa. 

Dalam pemilu 2019, pemilih di Kecamatan Mandau mewakili 60 persen pemilih se-Kabupaten Bengkalis. Fakta ini membuat Kecamatan Mandau menjadi wilayah pertarungan politik krusial pada pilkada Bengkalis tahun 2020.

Asisten I Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harofie mengatakan, seretnya produksi minyak Blok Rokan merupakan kode untuk mengurangi ketergantungan akan barang tambang tersebut. Ia pun berharap pemerintah kabupaten yang memiliki ketergantungan tinggi akan DBH minyak, mulai menyusun visi ekonomi yang baru.

"Bengkalis itu kita kan tau, termasuk daerah yang paling banyak mendapat DBH di Indonesia. Tapi dengan terjadinya natural declining oil, tentu harus sudah ada persiapan," jelasnya kepada Gatra.com, Rabu (25/6). 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Kabupaten Bengkalis menerima DBH minyak senilai Rp818, 1 miliar pada tahun 2018. Angka itu terbilang besar.

Namun, masih kalah oleh penerimaan DBH untuk Kabupaten Bojonegoro (lokasi Blok Cepu), yang mencapai Rp2,3 triliun pada tahun yang sama. Besarnya gap DBH tersebut tidak bisa dilepaskan dari ciutnya produksi Blok Rokan dan meningkatnya produksi Blok Cepu. 

Ahmad mengtakan, salah satu upaya yang paling memungkinkan untuk saat ini, adalah dengan mempersiapkan  keekonomian wilayah-wilayah Kabupaten Bengkalis, yang dilalui jalan tol.

Konsep ekonomi yang jelas terhadap daerah-daerah tersebut bakal membantu Kabupaten Bengkalis mengurangi ketergantungan pada DBH minyak.

Adapun rute jalan tol Pekanbaru-Dumai melintasi dua kecamatan di Bengkalis, yakni Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Dimana Kecamatan Mandau menjadi wilayah paling menjanjikan karena dukungan infrastruktur yang matang. 

"Secara ekonomi dan sosial, Bengkalis itu akan memasuki era baru, era transportasi. Tol itu ada di depan mata, tentu pemerintah harus memikirkan dampak sosial dan ekonomi bagi wilayah sekitar. Potensi itulah yang harus ditangkap," ujarnya. 

Asal tau saja, tol Pekanbaru-Dumai dengan panjang 131 kilometer merupakan penghubung dua kota utama di Provinsi Riau. Perkembangan sarana penghubung dua kota itu juga tak bisa dilepaskan dari kehadiran Chevron, yang harus melansir minyak menuju kilang-kilang penampung di Dumai (kota pelabuhan) melalui pipa. Disisi lain Kecamatan Mandau (Duri) berlokasi diantara rute Pekanbaru-Dumai. 

Terpisah, pengamat perkotaan dari Universitas Islam Riau, Mardianto Manan, mengamini perlunya daerah yang dilewati tol melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut akan membantu daerah memaksimalkan potensi dari keberadaan tol. 

"Salah satu dampak ekonomi yang dimunculkan tol itu adalah munculnya sentra-sentra ekonomi yang baru. Bagi Riau secara umum, ini perlu disikapi dengan seksama, sebab kehadiran sentra ekonomi memunculkan pemukiman. Dan ini rawan sengketa lahan, terutama antar masyarakat dengan korporasi. Pun begitu di Bengkalis," ujarnya.