Semarang, Gatra.com - Pimpinan DPRD Jawa Tengah (Jateng) mengusir direktur PT Bank Jateng dan PT Jamkrida dalam rapat dengan jajaran direksi BUMD dan Perusahaan Daerah milik Pemprov Jateng.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyatakan, dua direktur itu diusir karena dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan perusahaan.

“Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto yang memimpin rapat bersikap tegas dengan mengusir direktur dari Bank Jateng dan Jamkrida ke luar dari ruangan,” katanya Rabu (24/6).

Menurut Sukirman, rapat dengan agenda konsolidasi dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah (Perusda) yang diundang adalah direktur utama (dirut).

Namun, Bank Jateng diwakili Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Pujiono dan PT Jamkrida diwakili Direktur Operasional Adi Nugroho.

“Padahal dalam undangan rapat yang digelar Jumat (19/6), ditulis dengan huruf tebal agar dirut BUMD dan Perusda hadir secara pribadi dan tidak mewakilkan. Ini merupakan pelecehan terhadap pimpinan DPRD,” ujar Sukirman.

Anggota dewan dari PKB ini lebih lanjut menyatakan, saat ketua ketua DPRD Jateng menanyakan alasan Dirut Bank Jateng Supriyatno tidak datang karena bertemu rektor Universitas Gajah Mada (UGM) dan Dirut Jamkrida Jateng M. Nasir Siregar sedang ada kegiatan lainnya.

Rapat tersebut sangat penting karena merupakan konsolidasi antara pimpinan DPRD Jateng dengan para Dirut BUMD dan Perusda di lingkungan Pemprov Jateng.

Agenda dalam rapat yakni evaluasi kinerja BUMD dan Perusda Pemprov Jateng dan melakukan cek atau monitoring terkait hasil rapat koordinasi pendapatan yang dilaksanakan pada Bulan Pebruari 2020 Surakarta.

“Ketidakhadiran Dirut Bank Jateng dan Jamkrida sangat mengganggu. Bagaimana bisa membicarakan penyertaan modal, bagaimana membicarakan persoalan persoalan yang ada di Bank Jateng dan Jamkrida kalau direktur utamanya tidak bisa hadir secara langsung,” ujar Sukirman.

Bila tidak ada itikat baik dari dirut Bank Jateng dan dirut Jamkrida dengan menemui pimpinan DPRD Jateng, Sukirman mengancam akan memperketat persetujuan penyertaan modal ke lembaga itu.

“Kalau ada masalah di Bank Jateng dan Jamrikrida silakan diselesaikan sendiri. Kami tidak akan ikut bertanggung jawab. Jamkrida sebagai perusda baru harus komitmen komunikasi dengan DPRD,” kata Sukirman.