Semarang, Gatra.com - Ribuan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 SMAN/SMKN yang diduga menggunakan surat keterangan domisili asli tapi palsu (aspal) ramai-ramai menarik berkasnya.

Pencabutan berkas surat keterangan domisili (SKD) aspal ini menyusul adanya ancaman dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang akan menyeret ke ranah hukum.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tenah, Jumeri jumlah pendaftar PPDB yang mencabut berkas SKD sebanyak 1.007 orang.

“Sudah banyak yang mencabut berkas SKD yakni 1.007 pendaftar. Mereka mendaftar kembali menggunakan data yang benar,” katanya kepada Ganjar Pranowo yang melakukan sidak di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng di Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (24/6).

Mendapat laporan itu, Ganjat kemudian menelpon orang tua salah seorang calon siswa yang mencabut berkas SKD. Orang berinisial S membenarkan bahwa SKD yang digunakan adalah palsu.

Kepada Ganjar, orang tua tersebut menyatakan anak ingin sekolah di SMAN2 Pati, sedangkan rumah jauh dari sekolah tersebut.

Untuk memperoleh SKD itu, menurut S meminta tolong kepala desa di sekolah yang akan dituju yang kebetulan masih saudara sendiri.

Setelah mendapat peringatan dari panitia PPDB sekolah dan membaca berita adanya ancaman proses hukum, S kemudian memutuskan mencabut berkas SKD anaknya.

Mendengar keterangan itu, Ganjar mengucapkan terimakasih kepada S yang telah menyadari kesalahan dan mencabut berkas SKD anaknya.

“Maturnuwun panjenengan jujur (terimakasih anda sudah jujur) sangat luar biasa. Salam buat ananda ya,” kata Ganjar kepada S.

Orang nomor satu di Pemerintaha Provinsi (Pemprov) Jateng ini menyatakan, setelah dirinya dan Kepala Disdikbud Jateng dan Dinas membuat statemen akan membawa keranah hukum yang menggunakan SKD aspal membuat orang takut dan menarik SKD.

“Terimakasih orang tua yang sudah mencabut SKD aspal, tapi yang belum saya peringatkan. Ujungnya kalau tidak sesuai tetap kami coret, kasihan yang lain,” ujarnya

Kepada seluruh kepala SMAN/SMKN di Jateng, Ganjar meminta melakukan klarifikasi dan verifikasi data PPDB dengan teliti. Kalau ada data tidak benar agar langsung mencoret.

“Kami masih memberi kesempatan untuk mencabut SKD tidak benar dan mendaftar kembali,” kata Ganjar.