Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengancam akan membawa ke jalur hukum jika ada calon siswa dan orang tua siswa menggunakan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu pada Peneriamaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

Menurutnya dari laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, banyak calon siswa yang mendaftar PPDB SMAN/SMKN menggunakan SKD, terutama di sekolah favorit.

“Jangan menggunakan SKD asli tapi palsu (aspal). Saya akan menggandeng aparat kepolisian dan penegak hukum, karena ini termasuk pemalsuan data. Apabila terbukti melakukan pemalsuan SKD tidak segan saya bawa ke ranah hukum,” kata Ganjar usai rapat evaluasi PPDB di kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (23/6).

Ganjar meminta kepada Disdikbud Jawa Tengah (Jateng) agar mengecek secara serius SKD calon siswa guna menghindari kecurangan.

Disdikbud Jateng juga akan mengerahkan semua guru di SMAN/SMKN melakukan validasi dan verifikasi SKD dan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota untuk memastikan kebenaran dan SKD.

“Dicek dengan benar semuanya calon siswa yang mendaftar menggunakan SKD dan dicocokan dengan data di Dukcapil setempat agar data benar-benar akurat,” ujar Ganjar.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng ini, juga meminta Disdikbud melakukan validitasi dan verifikasi dengan teliti penggunaan sertifikat juara, agar jangan sampai ada sertifikat palsu.

"Kalau ditemukan sertifikat juara palsu, jangan segan untuk langsung mencopot calon siswa bersangkutan. Ini soal integritas,” kata Ganjar.

Mengenai jalur afirmasi PPDB bagi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan Covid-19, Ganjar menyatakan hanya khusus bagi anak tenaga medis.

“Kami memfasilitasi pejuang Covid-19. Sekarang ada yang mengaku tim Covid-19, tapi ya jangan kemudian mendaftarkan anaknya melalui jalur itu karena tidak semuanya diterima,” ujar Ganjar.

Kepala Disdikbud Jateng Jumeri, dalam kesempatan sama menyatakan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit, semisal di SMAN 1 Semarang ada 103 orang, di SMAN 2 Semarang ada 114, dan SMAN 3 Semarang ada 139 orang.

Sesui permintaan Gubernur, lanjutnya semua pendaftar PPDB yang menggunakan SKD akan dicek dengan teliti untuk memastikan kebenarannya.

“Telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan SKD dan juga sertifikat kejuaraan. Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan validitasi dan verifikasi,” ujar Jumeri.