Belu, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020. Karena itu, Pemerintah Provinsi atau Kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak diminta segera mencairkan dana Pilkada sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

“Pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. Karena itu, saya minta Provinsi dan Kabupaten yang belum mencairkan dana Pilkada sesuai naskah NPHD, agar sesegera mungkin dicairkan,” kata Mendagri Tito karnavian saat melakukan kunjungan kerja perdana di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6).

Dana dalam NPHD itu diperlukan karena penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi Covid-19. Dana itu diperuntukan bagi penambahan TPS dan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara dan pemilih.

Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menegaskan Pilkada tidak bisa ditunda sehingga dipilihnya opsi pelaksanaan tanggal 9 Desember 2020. Sudah ada keputusan politik bersama KPU Pusat yang diperkuat melalui Perppu Nomor 2 pelaksanaan Pilkada tetap pada Desember 2020, kecuali jika ada masalah luar biasa, maka diundur

"Kalau ditunda maka ada Pelaksana tugas (Plt). Itu berarti menyusahkan rakyat karena kewenangan PLT itu terbatas. Karena itu diputuskan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang,” katanya.

Skenario pelaksanaan pilkada tersebut, ungkap Tito karnavian dengan mempertimbangkan estimasi berakhirnya virus corona Covid-19 ini, yakni antara Desember 2020, Maret 2021 dan September 2021.

"Skenario yang paling kita optimis di Desember 2020. Kita inginkan pemimpin pemerintahan yang dipilih rakyat," tambahnya.

Menyangkut penanganan wabah Covid-19, Tito Karnavian mengingatkan semua Kepala Daerah agar penanganannya dana diambil dari pos lain.

Dalam kunjungan kerja ini, Mendagri Tito Karnavian bersama Menko Polhukam, Mahfud MD. Hadir dalam acara ini Wakil GUbernur NTT NTT, Josef Nae Soi, Bupati Belu Wily Lay, Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, Bupati TTU, Raymundus Fernandez, Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, Ketua Bawaslu NTT dan unsur Forkompinda NTT.