Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku, banyak orang menitipkan anak mereka pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN 2020 kepada dirinya. 

Menurut Ganjar Pranowo dengan berbagai alasan orang-orang tersebut menitipkan anaknya agar dapat diterima di sekolah tertentu.

“Banyak yang titip ke saya, dengan alasan ini, alasan itu. Intinya pokoke piye carane (bagaimana caranya) anaknya bisa masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, tak usah kolusi, ikuti saja aturan,” katanya di kompleks kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (18/6).

Ganjar menegaskan agar tidak ada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pendaftaran PPDB SMAN/SMKN secara online.

Para orangtua hendaknya mengajarkan kepada anak-anak perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.

Bila nanti harus ada kebijakan, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil, dengan pertimbangan yang diserahkan kepada gubernur.

“Ajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas, karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya tidak baik,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menyatakan, adanya beberapa warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas anaknya pada PPDB SMAN/SMKN online, semisal kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai atau masalah lain.

Ketentuannya KK adalah satu tahun, ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan sehingga dikhawatirkan menjadi modus mendekati sekolah.

Demikian pula dengan surat pindah tugas kerja orang tua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Nanti semua akan diverifikasi lebih dulu.

“Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah tugas kerja orang tua , dan sebagainya memang sering kali tidak clear sehingga rawan KKN,” ujar Ganjar.

Masalah KK, lanjutnya, seolah sudah lama disiapkan, semisal KK diikutkan saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah. Bahkan ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya.

Orang nomor satu di Jateng ini menegaskan, agar siswa dilatih integritas. Dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak.

“Masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar PPDB karena akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah ditambah kapasitasnya 1 juta per hari pengakses. Sudah tidak ada kendalan, termasuk servernya tidak error,” ujar Ganjar.

Sementara orang tua masih mengeluhkan sistem zonasi, karena anaknya dengan nilai rata-rata 38 tidak diterima di sekolah negeri, kalah dengan anak dengan nilai di bawah 35 yang rumahnya dekat sekolah.

“Kalau caranya begini percuma anak saya nilainya tinggi, kalah sama anak bodoh. Menyakitkan hari,” ujar orang tua yang enggan disebut namanya.