_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Peran kepolisian di Riau dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap penanganan Covid-19 lebih memuaskan ketimbang kinerja pemerintah daerah. Demikian hasil survei yang dilakukan Perkumpulan Untuk Tranparansi dan Akutansi Publik (PUTAP).
Berdasarkan hasil survei yang dirilis Kamis (18/6), sebanyak 78,2 persen responden menilai Korps Bhayangkara punya peran aktif dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap penanganan Covid-19. Angka itu mengungguli peran yang dilakukan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, yang hanya mendapatkan 6 persen.
Adapun survei di tengah pandemi ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan 800 responden yang tersebar di seluruh Riau. Survei ini melibatkan 24 orang enumerator dengan metode accidental sampling, dengan tingkat kepercayaan 97,2 persen dan margin of eror 2,8 persen. Survei ini digelar pada 1 -10 Juni 2020.
Tito Handoko, peneliti pada PUTAP, menyebut tingginya persentase yang diperoleh kepolisian, lantaran masyarakat sering melihat institusi itu turun ke jalan dan perkampungan.
"Mereka dianggap lebih sering turun mensosialisasikan soal Covid-19 ke masyarakat, dengan turun ke pasar maupun ke jalan-jalan utama," jelasnya kepada Gatra.com, Kamis (18/6).
Lanjut Tito, meskipun peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten jauh di bawah peran kepolisian dalam meningkatkan partisipasi publik, namun secara keseluruhan publik menilai pemerintah memiliki respon yang cukup baik.
"Secara institusi peran kepolisian lebih unggul. Tapi karena kepolisian sebagai bagian dari pemerintah, hasil survei menunjukkan 46,8 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja pemerintah secara umum terhadap penanganan Covid-19," tekannya.
Hasil survei juga mendapati, 46% responden menyatakan informasi perkembangan pasien Covid-19 sebagai informasi yang paling ditunggu. Angka tersebut mengungguli informasi terkait kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, yang hanya 32 %.
