Jakarta, Gatra.com – Ekonom senior Emil Salim menyesalkan langkah pemerintah, yang menurutnya hanya menitik beratkan ekonomi sebagai dasar pembangunan Indonesia. Sebab, untuk menjadi sebuah negara maju, pemerintah tidak bisa fokus pada peningkatan pembangunan ekonomi saja, melainkan juga harus meningkatkan pembangunan sosial dan ekologi dalam waktu bersamaan.

"Pola pembangunan tidak hanya berjalan di jalur ekonomi saja. Bukan hanya ring of growth Product Domestic Bruto (PDB) dan sebagainya. Pembangunan memerlukan dimensi lain, dimensi pembangunan sosial dan selanjutnya lingkungan," katanya dalam webinar Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045, di Jakarta, Kamis (18/6).

Mantan menteri ini menjelaskan, penting memang bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi dan menaikkan PDB. Namun, tidak kalah penting juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga dapat menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan pemikiran yang luar biasa hebat.

"Makanya, bisa nggak manusia Indonesia itu berkembang totalitas kemampuannya?" katanya.

Adapun mengenai pembangunan lingkungan, menurut ahli ekonomi yang sudah berusia 90 tahun itu, pemerintah diharuskan untuk melakukan pembangunan tanpa boleh merusak alam dan lingkungan.

Dalam kaitannya dengan lingkungan, Emil justru mencemaskan langkah pemerintah yang membuka kesempatan bagi para investor untuk menebang pohon-pohon atau tanaman langka dan menggantinya dengan pohon atau tanaman yang bisa dikomersialisasikan. Begitu juga dengan keputusan pemerintah untuk tetap menggunakan fosil fuel atau bahan bakar fosil, terutama batu bara sebagai sumber energi utama nasional.

"Saya risau membaca undang-undang yang dibahas DPR, yang memberi kesempatan kepada pertambangan. Bagaimana jika di atas tanah itu ada kekayaan alam, keaneka ragaman hayati yang bisa lebih bermanfaat dalam jangka panjang? Bagaimana jika hak guna tanah bisa sampai 90 tahun?" kata Emil.

Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, Emil meminta agar pemerintah juga mendorong aspek lain, seperti pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan, selain juga pembangunan ekonomi. Terlebih, mulai 2020 Indonesia telah memasuki masa bonus demografi, yang mana bisa sangat menguntungkan bagi negara, jika dapat memanfaatkannya dengan baik.

"Ada 177 juta manusia muda, yang bisa membawa kita ke 2045 (Indonesia sebagai negara maju). Tapi ketika bonus demografi ini kita abaikan, kita hilang kesempatan emas untuk keluar dari perang angka kemiskinan," katanya.