Covid-19 telah menjadi permasalahan serius. Tak hanya soal kesehatan, melainkan juga perekonomian. Status bencana nasional membuka peluang masuknya bantuan dari luar. Optimis bangkit dari keterpurukan.

Jakarta, Gatrareview.com - Agus Salim Nawawi kini sudah bisa kembali tersenyum semringah. Sebelumnya, sebulan lebih pria 45 tahun ini menjalani perawatan di RSUD Kardinah, Kota Tegal, Jawa Tengah, karena positif Covid-19. Sejak Senin, 13 April lalu, pihak rumah sakit menyatakan Agus sudah sembuh dari Covid-19 dan diizinkan pulang ke rumahnya. Namun, warga Kota Tegal ini masih harus menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama 14 hari dan dipantau kondisi kesehatannya. "Alhamdulillah, saya sudah negatif dan dinyatakan sembuh," kata Agus kepada Farid Firdaus dari Gatra.

Kabar baik dari Tegal tadi menambah jumlah pasien Covid-19 di Indonesia yang berhasil sembuh. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, per 13 April lalu, total jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh sebanyak 380 orang. "Kita patut bersyukur, sudah ada 380 orang dinyatakan sembuh. Kita berharap bahwa ini menjadi sebuah optimisme kita semua bahwa Covid-19 bisa sembuh," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin, 13 April lalu.

Setiap hari, Gugus Tugas secara rutin mengumumkan update data jumlah kasus Covid-19. Dan yang memprihatikan adalah terus terjadi penambahan jumlah pasien positif Covid-19. Misalnya, per 13 April lalu, jumlah pasien positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 4.557 kasus, terjadi penambahan 316 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Provinsi DKI Jakarta masih menjadi episentrum dengan jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak, yakni 2.186 orang.

Penetapan Status Bencana Nasional

Banyak komunitas riset memprediksi angka kasus positif Covid-19 akan terus menggelembung seiring dengan perjalanan waktu, setidaknya hingga Juli tahun ini. Badan Intelejen Negara (BIN) juga membuat pemodelan prediksi jumlah kasus positif Covid-19. Hasilnya pada akhir Juli 2020, diprediksi kasus positif Covid-19 mencapai 106.287 kasus. Hitung-hitungan prediksi BIN ini dipaparkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni ,Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilakukan secara virtual pada Kamis, 02 April lalu.

Covid-19 telah menjadi permasalahan serius. Bahkan Presiden Joko Widodo pada Senin 13 April lalu menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020. Beleid ini diterbitkan karena Covid-19 telah menelan banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dan menimbulkan implikasi pada aspek social dan ekonomi yang luas di Indonesia.

Dengan ditetapkan sebagai status bencana nasional, ini artinya Indonesia membuka pintu seluas-luasnya terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dari lembaga donor internasional dan negara-negara lain terkait penanganan Covid-19. Penetapan status bencana nasional ini pernah dilakukan saat bencana tsunami di Flores pada 1992 dan tsunami Aceh pada 2004.

Di hari yang sama dengan ditekennya Keppres terkait Covid-19 sebagai bencana nasional, Jokowi juga menggelar rapat terbatas secara virtual. Dalam rapat tersebut, Jokowi menginstruksikan agar memperbanyak tes deteksi Covid-19 melalui metode polymerase chain r4eaction atau PCR. Jokowi berharap dapat dilakukan lebih dari 10.000 pengetesan setiap harinya. Karena itu, Jokowi mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang mendatangkan alat tes PCR dari Swiss. "Saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan Kementerian BUMN," kata Jokowi.

Alat tes PCR asal Swiss yang dipesan Kementerian BUMN ini tiba di Jakarta pada Selasa, 8 April lalu. Ada dua tipe alat, yakni Magnapure 96 yang dapat digunakan untuk 1.000 tes per hari dan Light Cycle Detector yang dapat digunakan untuk 500 tes per hari. Diklaim, pendeteksi Covid-19 melalui metode PCR lebih akurat dibandingkan dengan metode rapid test yang selama ini banyak digunakan lembaga kesehatan untuk melakukan deteksi Covid-19 di Indonesia.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa alat PCR ini akan distribusikan ke rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di sejumlah daerah, seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Lalu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. "Ini akan disebar secepatnya," kata Arya saat jumpa pers yang digelar secara virtual pada Rabu, 8 April lalu.

Memperkuat Garda Depan Kesehatan

Selain penambahan alat deteksi, tenaga medis, dan obat-obatan, pemerintah juga menambah jumlah rumah sakit rujukan Covid-19. Rumah sakit milik pemerintah, TNI, Polri, BUMN, dan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Nusantara dijadikan sebagai rumah sakit rujukan. Pemerintah juga membangun rumah sakit khusus menangani Covid-19 di Pulau Galang, Batam. Selain itu, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, disulap menjadi rumah sakit rujukan. Di Sumatera Selatan, pemerintah daerahnya mengalihfungsikan Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, sebagai rumah sehat.

Juru bicara Penanganan Covid 19 Sumatera Selatan, Zen Ahmad, mengatakan bahwa Rumah Sehat Jakabaring memiliki tiga fungsi, di antaranya sebagai rujukan awal pemeriksaan pasien. Setiap pasien dengan status ODP (orang dalam pengawasan) akan menjalani pemeriksaan awal, dengan layanan rapid tes dan pemeriksaan lanjutan. "Mereka dengan status ODP akan dilakukan pemeriksaan dulu di rumah sehat tersebut, pemeriksaan cepat atau pemeriksaan lain, seperti pemeriksaan swab dan darah guna pemeriksaan di laboratorium," ujar Zen kepada Tasmalinda dari Gatra Review di Palembang.

Wisma Atlet Jakabaring memiliki kapasitas ratusan kamar dan mampu menampung hingga 1.100 pasien. Pasien yang termasuk dalam katagori ODP, terutama yang baru datang dari wilayah zona merah, diminta menjalani isolasi selama 14 hari. Selama proses isolasi akan dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan. Jika diketahui ada gangguan kesehatan yang mengarah ke gejala Covid-19, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan. "Jika memerlukan rujukan, pasien akan dirujuk ke rumah sakit second line. Sumsel mempersiapkan lima rumah sakit rujukan," ujar Zen.

Masih di Sumatera Selatan, Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, menjelaskan bahwa TNI juga mempersiapkan rumah sakit yang berada dalam naungan institusi TNI untuk difungsikan sebagai rumah sakit tambahan. "Saya sudah kordinasi dengan kepala daerah, terutama di Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan), jika rumah sakit TNI juga siap membantu dan juga dipersiapkan untuk bisa menampung pasien nantinya," katanya saat jumpa pers secara virtual pada Rabu, 1 April lalu. "Rumah sakit ini kami persiapkan jika terjadi lonjakan pasien ODP, namun hal itu (lonjakan) juga tidak diinginkan," ia menambahkan.

Di Jakarta, salah satu rumah sakit milik pemerintah yang difungsikan sebagai rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 7 April 2020 RSPI Sulianti Saroso telah merawat 54 orang pasien positif Covid-19, ada 59 pasien dalam pengawasan (PDP), serta melayani sebanyak 2823 orang dalam pantauan (ODP). Sejak 17 Maret lalu, RS yang berlokasi di wilayah Jakarta Utara ini hanya fokus menangani pasien Covid-19. "Tujuannya, untuk memperluas ruang isolasi," ujar Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Mohammad Syahril, kepada Dwi Reka Barokah dari Gatra Review di Jakarta.

Memukul Ekonomi Memicu Penganguran

Pandemi Covid-19 juga "menyerang" perekonomian. Dampaknya pun cukup terasa. Sektor industri terpukul. Terutama sektor industri yang berkaitan dengan pergerakan orang, seperti pariwisata, hotel dan restoran, penerbangan, angkutan umum, serta hiburan. Menurut Ketua Kebijakan Publik Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sekaligus Wakil Ketua Umum PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Sutrisno Iwantono, sektor pariwisata yang memang sudah muram sebelumnya, bertambah lesu karena imbas Covid-19.

Sutrisno mengungkapkan, selama Januari hingga Maret ini, PHRI mencatat setidaknya ada 1.266 hotel di berbagai daerah yang dilaporkan tidak mampu lagi beroperasi alias tutup. "Ini angka juga pasti jauh di atas itu. Ini adalah data sementara yang terkumpul dan masih banyak juga yang tidak melaporkan," katanya kepada Qonita Azzahra dari Gatra Review.

Di luar sektor hotel dan restoran, sektor industri yang juga paling terkena imbas Covid-19 adalah penerbangan. Begitu pula di sektor otomotif. Bahkan sejumlah pabrikan otomotif telah menurunkan produksi mereka antara 50% hingga 75%. "Hal sama pun dialami pula oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berada di episentrum penyebaran virus COvid-19, seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," Sutrisno mengungkapkan.

Serangan Covid-19 juga memicu gelombang PHK massal yang berujung membengkaknya angka pengangguran. Sebetulnya selama lima tahun terakhir telah terjadi penurunan jumlah pengangguran. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang memukul sektor industri, maka angka pengangguran diprediksi bakal mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terkait dengan jumlah pengganguran, pemerintah memiliki dua skenario. Pertama, skenario terberat adalah kenaikan jumlah pengangguran sampai 2,5 juta orang. "Kedua, skenario lebih berat ada kenaikan 5,2 juta [penganguran],” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers secara virtual pada Selasa, 14 April lalu di Jakarta.

Banyak Tantangan Namun Optimis Bangkit

Pengamat Kesehatan Masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany, mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengelontorkan dana stimulus untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun. Rinciannya anggaran, Rp75 triliun untuk sektor kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi. "Sayangnya, anggaran untuk sektor kesehatan masih terbilang minim dibandingkan dengan anggaran biaya pemulihan ekonomi nasional ataupun anggaran program jaminan sosial," kata Hasbullah kepada Drean Muhyil Ihsan dari Gatra Review.

Karena anggaran stimulus yang minim, Hasbullah berharap penggunaan anggarannya diawasi dan dikontrol secara ketat. Terutama dalam proses pengadaan kebutuhan sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19. "Jika tidak diawasi dan dikontrol ketat, ini ada potensi penyalahgunaan yang tinggi," ujarnya. Diakui Hasbullah, ketidaksiapan pemerintah menangani Covid-19 menunjukkan bukti bahwa selama ini sektor kesehatan masih kurang diperhatikan. "Coba dari dulu kalau kita siapkan [sektor kesehatan] dengan baik, mungkin kita tidak terlalu sulit [menangani Covid-19]," ia menambahkan.

Peneliti dari Visi Teliti Seksama, Sita Wardhani, optimistis bahwa meski sedikit terseok-seok, perekonomian Indonesia mampu bangkit dari serangan Covid-19. Merujuk hasil analisis Tim Intelegent Economic Unit dari The Economist, Indonesia termasuk satu dari tiga negara di Asia yang masih memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif. Dua Negara lainnya adalah Cina dan India. “Jika dilihat, ketiga negara ini memiliki proyeksi pertumbuhan ekonomi sama dengan atau di atas 5% di tahun 2020," kata Sita.

Angka 5% tersebut akan mengalami koreksi, namun akan tetap tumbuh positif. Lalu dari catatan sejarah, Sita mengungkapkan, Indonesia mampu menghadapi krisis ekonomi. Contohnya krisis ekonomi yang terjadi pada 1998. Ini karena Pemerintah Indonesia mampu menjaga fundamental makroekonomi. Dari sisi moneter, pengendalian inflasi, tingkat bunga perbankan, dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Namun ada kelemahan. "Di sektor riil kita lemah. Daya saing lemah yang menyebabkan deindustrialisasi ini sudah menjadi isu 10 tahun terakhir," ia menerangkan.

Sujud Dwi Prastito