Jakarta, Gatra.com - Politisi Gerindra, Sandiaga Salahudin Uno mendorong pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar di tengah pandemi covid-19. Mengingat perusahaan-perusahaan tersebut sudah lama menikmati keuntungan dari pasar di Indonesia.

“Ini kita harus berikan satu dukungan kepada pemerintah untuk bisa mengumpulkan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar. Rata-rata, mereka ini yang menikmati pasar populasi Indonesia yang besar,” kata Sandiaga di Jakarta, Selasa (16/6).

Sebaliknya, lanjut Sandi pengusaha dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) justru diberi kelonggaran setelah beberapa bulan ini dihantam pandemi covid-19.

“Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya. Berikan kelonggaran bagi UMKM untuk mereka bisa pulih kembali. Kita hindari gelombang PHK. Jangan sampai ada masyarakat kehilangan pekerjaannya, tidak mendapat penghasilan, sementara di sisi lain, beban biaya hidup semakin meningkat,” katanya.

Sandi meminta pemerintah membuktikan keberpihakannya kepada pengusaha nasional yang mayoritas menjadi pengusaha UMKM. 

Dia menilai akibat wabah saat ini, pengusaha UMKM ini mengalami kesulitan dalam berbisnis, bahkan banyak di antara mereka yang menghabiskan uang tabungannya untuk bertahan hidup karena pembatasan aktivitas yang membuat usahanya tidak jalan.

“Jadi, buat kami, pandangan itu tentunya harus segera tereksekusi sehingga akhirnya terciptalah konsep di mana pada saat sekarang sektor-sektor yang lagi justru mendapatkan keuntungan di saat Covid ini ikut berkontribusi untuk membayar pajak,” ujarnya.

Sandi juga meminta pemerintah memberikan bantuan modal usaha atau dana tunai kepada masyarakat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, khususnya UMKM.

“Dalam masa pemulihan ekonomi, yang dibutuhkan masyarakat adalah dana tunai. Bagaimana masyarakat mendapatkan bantuan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan membuka kembali usaha yang sempat tutup,” kata Sandi.

Dia menilai pembukaan kembali sektor ekonomi saat penerapan new normal sangat penting. Terlebih menurut sumber ada sekitar 5 juta orang saat ini sudah kehilangan pekerjaan dan itu mayoritasnya UMKM.

Dikatakan, penerapan new normal harus mengutamakan UMKM dan masyarakat yang berusaha di pasar-pasar tradisional karena mereka sangat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Karena UMKM menciptakan 97 persen lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi sebesar 60 persen,” katanya.

Salah satu solusi yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Sandi yakni bekerja sama dengan perbankan menyediakan permodalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Tanpa jaminan pemerintah, mereka sangat kesulitan mendapatkan modal dari perbankan karena banyaknya persyaratan administrasi.

“Kesulitan akses pada permodalan harus ada solusi. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor perbankan dalam menyediakan pinjaman modal kerja kepada pelaku UMKM dengan jaminan dari pemerintah,” kata Sandi.