Jakarta, Gatra.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pada April 2020, terdapat 518 pengaduan terkait permasalahan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sedangkan pada Mei 2020, jumlah aduan meningkat menjadi 611 aduan.

“Sumber pengaduannya telepon, situs, dan media sosial Kemendes PDTT, serta situs Lapor! Presiden. Aduan masyarakat yang terkait dengan BLT Dana Desa, itu 1.129 aduan (total dari periode April-Mei 2020),” katanya di Jakarta, Selasa (16/6).

Jika dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 74.953 desa, proporsi pengaduan BLT Dana Desa ini hanya sekitar 2% saja. Artinya, sebagian besar kebijakan BLT Dana Desa masih sesuai dengan kebutuhan warga.

“Khusus untuk aduan BLT Dana Desa dideskripsikan menjadi sekian isu. Pertama, isu terkait dugaan tidak ada penyaluran, itu 340 aduan di bulan April dan 134 di bulan Mei. Dugaan pendataan tidak valid di April ada 113, di Mei 159. Dugaan tidak dapat bantuan 58 April dan 240 di Mei. Dugaan tidak tepat sasaran, 7 di April 69 di Mei. Serta dugaan pemotongan bantuan, nol di bulan April dan 9 di bulan Mei,” jelasnya.

Menurutnya, pola aduan masyarakat terkait BLT Dana Desa ini sesuai dengan kondisi program di masing-masing daerah. Contohnya, dalam dugaan tidak ada penyaluran BLT Dana Desa, hal ini bisa dimaklumi lantaran programnya baru berjalan atau masih berada di tahap awal.

“Tetapi sosialisasi sudah masif. Itu artinya masyarakat sudah paham bahwa ada kebijakan BLT Dana Desa, tetapi yang sudah tersalur atau berproses masih sedikit. Akhirnya banyak yang mengadukan terkait dengan tidak ada penyaluran di desanya,” ujarnya.

Selanjutnya, dalam aduan terkait keluhan belum mendapat bantuan, masalahnya masih berada pada poin yang sama. Bahkan, hambatan utamanya berada pada sinkronisasi data antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran dana bantuan.

“Ini juga sama masalahnya, diduga berkaitan dengan desa lain sudah menyalurkan BLT Dana Desa, sementara desa dari para pengadu tadi belum. Karena memang ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyaluran. Hambatan utamanya ada di pemerintah daerah, terkait dengan sinkronisasi data agar tidak terjadi overlapping dengan jaring pengaman sosial lainnya,” ungkapnya.

Untuk menyelesaikan keluhan-keluhan ini, Mendes mengatakan, pihaknya akan selalu melakukan konfirmasi langsung ke lapangan. Bahkan, ia mengaku sempat menangani secara langsung keluhan-keluhan yang ia temukan baik melalui sosial media maupun melalui situs resmi Kemendes PDTT.

“Misalnya kasus yang di Malang itu saya langsung konfirmasi sendiri karena ada pemberitaan begitu, saya kebetulan punya jaringan di sana, saya minta cek, ternyata tidak seperti yang muncul di permukaan. Termasuk di Malang juga ketika saya mendengar ada desa tidak mau menyalurkan BLT DD, setelah dicek ternyata memang betul dan sudah dibahas di dalam Musdesus karena semua warga miskin sudah ter-cover jaring pengaman sosial. Sementara BLT DD sudah tidak memiliki ruang. Kalau seperti itu tentu kita sangat bangga dan bahagia,” ungkapnya.