Indragiri Hulu, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) minta tambahan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp15,5 miliar, berikut penjelasan KPU Riau. Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Yasir kepada Gatra.com, Senin (15/6) mengatakan, pandemi virus Corona tetap menjadi acuan dalam penambahan anggaran pilkada Inhu yang akan di gelar 9 Desember mendatang.

Ilham menjelaskan, nilai Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) Inhu sebesar Rp27,6 miliar, namun angka ini sebenarnya masih relatif kecil melihat kondisi geografis Kabupaten Inhu sendiri.

Hal itu belum lagi merunut pada perhelatan pilkada yang harus dilakukan di tengah pandemi virus Corona. "Untuk honor petugas di KPU baik ditingkat PPK dan PPS saja diperkirakan mencapai Rp8 miliar. Angka itu jauh sebelum pandemi dengan kondisi yang seadanya," ujar Ilham menjelaskannya perihal tambahnya anggaran KPU Inhu.

Lanjut Ilham, penambahan angka anggaran Pilkada yang diajukan KPU itu juga disebabkan adanya calon perseorangan, dan secara otomatis menambah petugas panitia adhock menyusul adanya tambahan kotak TPS di Inhu sendiri. "Kita coba ajukan penambahan anggaran ke Pemkab namun hal itu tak dapat direalisasikan melihat kondisi keuangan Pemkab sendiri," tuturnya.

Maka dengan hasil rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II DPR RI, KPU dan Bawaslu maka disepakati akan disubsidi melalui APBN. Berdasarkan surat 121 honor PPK di Kabupaten Inhu harusnya sudah berada di angka Rp2,2 juta menyusul dengan adanya pandemi Corona. "Faktanya perlu diketahui honor PPK dan KPPS dan panitia ad-hock dilapangan hanya sebesar Rp1,6 juta. Ini juga yang sedang diperjuangkan KPU Inhu, terlebih pelaksanaannya di masa pandemi," ujar Ilham.

Lanjut Ilham, penambahan honor dan perekrutan panitia ad-hock itu juga merunut adanya pencalonan perseorangan, hal ini lah yang mendasari penambahan anggaran di KPU Inhu cukup besar dibandingkan Kabupaten lainnya.

"Asumsinya begini ketika KPU lain belum harus bekerja pada awal Juli beda kasusnya dengan Inhu yang harus curi start terlebih dahulu yang mana mereka harus bekerja pada 24 Juni untuk masuk tahapan verifikasi faktual," kata dia.

Verifikasi faktual sendiri rencananya dilakukan melalui sistem door to door untuk 80.000 jiwa ditambah lagi sekitar 6.000 pemilih ganda akumulasi ini diambil dengan adanya calon perseorangan di Inhu sendiri. "Jadi angka Rp15,5 miliar ini masih terbilang realistis mengingat kondisi geografis," tuturnya.

"Bahkan dengan budged seperti itu KPU Inhu sendiri sudah memotong perjalanan dinasnya untuk mengcover perhelatan pilkada," tuturnya. Sebelumnya DPRD Inhu mengkritisi penambahan anggaran yang diajukan oleh KPU Inhu sebesar Rp15,5 dan menilai tidak relevan dan tidak masuk akal.

KPU Inhu beralasan, rasionalisasi penambahan karena adanya penambahan sebanyak 168 TPS akibat pembatasan kerumuman pemilih dari 800 pemilih menjadi 500 pemilih tiap TPS. Anggota DPRD Inhu Komisi IV, Suharto mengatakan, jika penambahan anggaran tidak serta merta disamakan dengan daerah lainnya yang berbeda secara geografis dan jumlah proporsi TPS. "Jika menilik kondisi geografis kita serta Kabupaten tetangga yang juga sudah mengajukan. Nilai yang diajukan KPU Inhu tidak realistis dan relevan," ujar Suharto.

Dia mencontohkan, di kabupaten tetangga seperti Pelalawan yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,9 Miliar dengan jumlah 850 TPS lebih realistis dan relevan. "Mereka mengajukan Rp4,9 miliar dan dibagikan dengan jumlah TPS, maka akan mendapatkan tambahan anggaran di setiap TPS sebesar Rp5,7 Juta," kata Politisi PPP itu.

Untuk rasionalisasi KPU Inhu, Suharto menjelaskan, jika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pemkab Inhu sendiri sudah menghibahkan anggaran Rp27,6 miliar. "Jika Rp 27,6 Miliar itu dibagikan dengan jumlah TPS yang sebelum pandemi Corona sebanyak 882 TPS, maka masing-masing TPS mendapat anggaran Rp31 Juta. Cukup besarkan?" jelas Suharto.

Angka itu, lanjut Suharto, masih relevan dan realistis karena anggaran tersebut dipergunakan dari awal tahapan pilkada hingga akhir penggunaannya. Namun berbeda jika alasan ada penambahan 168 TPS dengan rasionalisasi penambahan Rp15,5 miliar. "Jika memang menurut kalkulasi yang diajukan oleh KPU mendapat tambahan sekitar 168 TPS, dengan jumlah pengajuan anggaran sekitar Rp15,5 miliar untuk perhelatan pilkada di tengah pandemi. Hal itu masih tidak realistis dan berlebihan," ujarnya.

Dia menghitung, rasionalisasi pada penambahan 168 TPS jika dIjumlahkan dengan anggaran per TPS pada anggaran sebelumnya hanya memakan biaya Rp5,2 miliar saja. "NPHD tiap TPS di Inhu mendapat anggaran sebesar Rp31 Juta, dikalikan penambahan jumlah TPS sebanyak 168, hanya sekitar Rp5,2 Miliar, lalu relevankah pengajuan KPU Rp15,5 miliar itu?" tanya Suharto.

Rasionalisasi anggaran itu menurut Suharto tidak relevan bahkan nyaris dua kali lipat sudah anggaran yang diajukannya kpu ini untuk pilkada. Menurut dia, jika peruntukkanya untuk pembelian APD itu sah-sah saja, namun seperti apa besar satuan harganya yang perlu diawasi semua pihak. Apalagi trend positif Corona di Inhu menurun, begitu pula dengan PDP, dan ODP yang terus mengalami penurunan.

"Kurang realistis, dan akan kita lihat dulu mata anggaran mereka itu apa saja. Pada dasarnya kita setuju adanya penambahan anggaran, tetapi jika memang ada nilai yang mubazir atau anggaran yang tidak perlu kami akan pastikan mencoret, dan sesuai dengan peruntukkanya," tuturnya.

Sebelumnya Komisioner KPU Inhu, Dwi Apriansyah Indra mengatakan, pengajuan tambahan anggaran Pilkada sebesar Rp15,5 miliar sesuai dengan hasil Rapat dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Komisi ll DPR RI, Mendagri, Bawaslu RI, dan DKPP, dengan ketentuan pelaksanaan Pilkada lanjutan harus memenuhi standar protokol kesehatan