_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Popularitas seorang calon kepala daerah akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai politik untuk mengarahkan dukungannya pada Pilkada 2020.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Riau, Aidil Haris mengatakan, faktor popularitas erat kaitannya dengan aspek ketokohan seorang bakal calon. Oleh sebab itu partai politik akan menyorot hal ini dengan seksama.
"Nah, jika seorang kader partai politik tidak dikenal disuatu wilayah, maka peluang dukungan bakal beralih pada calon yang lebih dikenal sekalipun bukan kader," jelasnya kepada Gatra.com melalui sambungan seluler, Senin (15/6).
Sikap tersebut, kata Aidil, merupakan contoh dari sikap rasional partai politik. Sikap ini kemudian mendorong partai untuk menaksir keuntungan atas setiap dukungan yang diberikan. Proses ini berdampak pada lamanya proses pemberian dukungan.
"Komunikasi itu kan juga take and give, ini menyoal apa yang diberikan dan apa yang ingin didapatkan. Jika yang diinginkan itu adalah kemenangan tentu dukungan yang diberikan harus ditelaah lebih dulu. Menjanjikan tidak bila bacakada itu didukung, jika tidak cari yang lain," sambungnya.
Namun, sebutnya lagi, jika seorang kader sudah memiliki popularitas, maka rekam jejak sang kader bakal menjadi sorotan berikutnya. Pada tahap inilah partai politik cendrung akan mikir-mikir untuk mendukung kader, yang pernah tejerat masalah hukum, atau sedang berurusan hukum.
"Tapi tentu karena Pilkada ditengah COVID-19, faktor kemapanan finansial juga sangat penting. Karena biaya kampanye bakal meningkat," tukasnya.
