Jakarta, Gatra.com – Untuk keenam kalinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.

BPK RI menilai, LKPD Pemprov Kaltara disajikan secara wajar. Penilaian tersebut berdasarkan aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terlaksananya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, terdapat pengungkapan yang memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.

Menurut Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, BPK memberi apresiasi atas usaha perbaikan LKPD 2019. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan dianggap BPK RI sesuai perencanaan yang dibuat dalam rangka perbaikan penyajian LKPD.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyusunan LHP LKPD telah sesuai SAP Berbasis Akrual baik pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas, memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan. Karena itu, BPK berkeyakinan untuk memberi opini WTP. 

Menurut Irianto opini WTP bukan sekedar prestasi, melainkan kewajiban setiap pemerintah daerah. “Ini kewajiban bagi kepala daerah termasuk DPRD sebagai bagian pemerintahan daerah agar selalu taat asas, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Irianto dalam keterangan resminya, (10/06).

Irianto mengatakan, pemerintah Kaltara masih memiliki pekerjaan rumah. Seperti di bidang pendidikan, perhubungan dan energi sumber daya mineral. Kemudian, Pemprov juga akan meningkatkan ketertiban penatausahaan aset, dan menyusun penyusutan gedung atau bangunan, jalan, kegiatan renovasi fisik sesuai standar akuntasi pemerintahan.

Di sisi lain, kata Irianto, Pemprov Kaltara akan konsisten memastikan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun, memberi manfaat nyata untuk kesinambungan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Irianto juga berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemprov Kaltara, jajaran DPRD dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memberi masukan dalam penyelenggaraan Pemprov Kaltara. “Kita memang harus bersinergi terus menerus dan memperbaharui niat lurus kita agar apa yang kita laksanakan terus on the track,” katanya.

Pencapaian Kaltara di 2019

Irianto mengatakan Pemprov Kaltara telah melakukan beberapa pencapaian. Diantaranya, jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 6,49 persen atau 48,61 ribu orang. Dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin Kaltara berjumlah 48,78 ribu atau 6,63 persen.

Kemudian, gini ratio terus turun mendekati angka 0 yaitu 0,291. “Semakin mendekati 0 berarti pemerataan semakin baik, dampak pembangunan yang merata. Bersyukurlah bahwa kita ditakdirkan hidup dan merasakan pemerataan itu dengan nyata,” ujarnya.

Menurut Irianto, indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltara telah jauh meningkat dibanding awal provinsi Kaltara terbentuk. IPM yang awalnya di angka 69, kini telah mencapai 71,56. Sedikit lebih rendah dibanding IPM Nasional 71,92. “IPM kita yang meningkat itu, menggambarkan kualitas manusia Kaltara makin bagus,” katanya.

Untuk tingkat pengangguran Kaltara di Agustus 2019 sebesar 4,40 persen lebih rendah dari Februari 2019 sebanyak 5,54 persen, dan lebih rendah dari Agustus 2018 sebesar 5,22 persen. Ekonomi Kaltara 2019 pun mampu tumbuh sebesar 6,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,86 persen. “Dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,02 persen,” katanya.

Di 2019, Pemprov Kaltara telah memperbaiki dan merenovasi 437 unit rumah melalui dana APBD sebesar Rp 6,6 miliar. Dibantu alokasi APBN sebesar Rp 52,5 miliar untuk rehab 3.139 unit rumah. Sejak tahun 2016 sampai 2019, sudah sebanyak 10.499 rumah direhab baik yang menggunakan APBD maupun APBN.

Masyarakat perbatasan dan pedalaman juga mendapat program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang. Di Bidang Kesehatan, Pemprov Kaltara telah menjalankan program Dokter Terbang.

Selama 2019, sebanyak 3.329 warga perbatasan, tertinggal dan kepulauan, sudah merasakan program ini. “Termasuk mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk meng-cover pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 37.480 warga kurang mampu,” katanya.

Melalui APBD Kaltara 2019, Pemprov Kaltara juga menyelesaikan pembangunan Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. “Untuk mensuplai barang ke sana, kita akan berdayakan BUMD PT Benuanta Kaltara Jaya,” katanya.