_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Riau berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dapat mempercepat penerbitan surat keputusan (SK) untuk calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada Riau 2020.
Wakil Ketua Golkar Riau Bidang Pemenangan Pemilu, Ihsan menyatakan, jika surat keputusan cepat dikeluarkan, maka cakada dan Partai Golkar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi.
Menurutnya, DPP Partai Golkar dipekirakan bakal menyerahkan surat keputusan dukungan pada tanggal 1 sampai 3 September.
"Kita maunya Juli surat keputusan sudah keluar, agar ada waktu lebih banyak untuk melakukan sosialisasi untuk cakada. Kalau September waktu tersisa untuk sosialisasi lebih kurang dua bulan. Sementara yang kita hadapi adalah petahana," jelasnya kepada Gatra.com, di kantor Golkar Riau di Pekanbaru, Rabu (10/6).
Menurut Ihsan, dalam melawan petahana pengoptimalan waktu untuk sosialisasi sangat penting. Sebab, tanpa adanya sosialisasi yang masif maka upaya menyaingi sosok petahana menjadi sulit, terlebih teknis sosialisasi pada masa pandemi menepikan kesempatan kampanye akbar.
"Bagi kita kalau (cakada) itu kader Golkar, ketua DPD I, apalagi mempertaruhkan jabatanya sebagai Ketua DPRD Provinsi maupun DPRD Kota. Ini yang kita minta agar DPP langsung menetapkan surat keputusannya," bebernya.
Adapun DPP Partai Golkar menargetkan DPD I Golkar Riau untuk memenangkan 60 persen pilkada serentak di Provinsi Riau. Persentase tersebut berarti menuntun Golkar Riau memenangi 6 pilkada pada Desember 2020.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Riau, Tito Handoko, menyebut semakin cepat partai politik menetapkan sosok cakada yang diusung, maka ruang untuk mengenalkan diri bagi cakada akan meningkat. Selain itu partai politik juga terhindar dari sangkaan transaksional.
"Nah kalau pandemi tidak menunjukan penurunan hingga Desember, tentu berdampak pada tahapan pilkada 9 Desember. Kalau ditunda hingga 2021 tentu peta politik berubah. Tapi kalau dengan asumsi jadwal pilkada tetap Desember, semakin cepat surat keputusan dikeluarkan parpol semakin bagus," tukasnya.
