Jakarta, Gatra.com - Sandiaga Salahudin Uno mengkritisi pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. 

"Saya ingin kritisi ini caranya (pemerintah) menyampaikan informasi sepertinya tidak ada disiplin dalam menyampaikan informasi. Karena di setiap jenjang baik, saya pernah di pemerintah juga, Pemprov, di setiap jenjang itu harus ada disiplin flow of information," kata Sandiaga, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6).

Sandi menyebut komunikasi publik salah satu hal penting dalam penanganan wabah corona. Tiap jenjang pemerintahan, harus memiliki jalur komunikasi yang sudah ditetapkan.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa selama masa pandemi, Gugus Tugas harus jadi pintu pertama informasi kepada publik. Namun itu tidak terjadi saat ini. Banyak kebijakan dan pernyataan yang tumpang tindih antar lembaga maupun kementerian.

Menurut Sandi pada saat sekarang, musuh bersama adalah Covid-19 dan bergeraknya sangat cepat sehingga informasi pun harus disampaikan dengan cepat dan dalam satu komando.

“Harusnya ada dalam satu panglima informasi ini, harus dari satu tempat. Saya mendukung semua itu lewat dari Gugus Tugas Covid, itulah panglima kita yang harus menyampaikan informasi," ujarnya.

Politisi Gerindra ini mencontohkan kebijakan mengenai belajar di rumah selama pandemi virus corona. Ia menganggap banyak pihak memiliki interpretasinya masing-masing dalam kebijakan ini sehingga membuat masyarakat bingung.

"Termasuk mengenai pendidikan, sisanya (dari) aplikasi. Dari apa yang didapat dari Gugus Tugas, tapi kalau ratusan membuat interpretasi sendiri. Nah, ini yang akan repot dan masyarakat jadi bingung," katanya.

Jika pemerintah masih memberikan informasi yang berbeda-beda, dikhawatirkan semakin menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Di tingkat Pemprov agak mudah ya, karena wali kota itu fungsinya report pada gubernur, tapi di daerah lain informasinya masih berbeda, yang membuat kita bingung,” kata Sandi.

Ia menekankan pentingnya pola komunikasi antara pemerintahan dengan Pemda dalam setiap pembuatan kebijakan.

"Jadi saya mengingatkan pada teman-teman yang ada di pemangku kepentingan untuk melakukan koordinasi dari segi informasi. Karena ini betul-betul membuat masyarakat bingung," katanya.