_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Indragiri Hulu, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) meminta tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak yang rencananya digelar 9 Desember mendatang. Tambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan, penerapan protokol kesehatan selama Pilkada.
Ketua KPU Inhu, Yenni Mairida mengatakan, mengacu pada protokol kesehatan itu, KPU mengajukan penambahan anggaran pilkada. Pengajuan anggaran itu karena karena anggaran yang ada saat ini tidak ada alokasi untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan.
"Saat ini anggaran yang dimiliki oleh KPU Inhu belum ada alokasi untuk memenuhi protokol kesehatan tersebut, karena anggaran yang ada masih dengan asumsi pilkada dilaksanakan dalam kondisi normal," ujar Yenni Mairida kepada Gatra.com, Selasa (9/6).
Yeni masih enggan menyebutkan berapa jumlah anggaran tambahan yang diajukan kepada Pemkab Inhu. Namun ia memastikan bahwa permintaan penambahan anggaran sudah diajukan.
"Yang pasti penambahan anggaran tersebut sudah di ajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu," ujarnya.
Yenni menjelaskan, penambahan anggaran di KPU nantinya akan meliputi sektor pembelian Alat Pelindung Diri (APD) untuk masing-masing petugas di Tempat Pemungatan Suara (TPS). Selain itu, penambahan jumlah TPS juga menjadi faktor lainnya jika sebelumnya setiap TPS menampung 800 pemilih sekarang akan berkurang menjadi 500.
"Dengan penambahan jumlah TPS maka otomatis petugas juga akan bertambah, dan petugas tersebut harus dilengkapi APD seperti masker dan lainnya," kata dia.
Untuk diketahui Pemkab Inhu sendiri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah mengucurkan dana sebesar Rp27,6 miliar, dana ini dikucurkan sebelum adanya pandemi virus corona.
Sementara itu Ketua TAPD Inhu, Hendrizal saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp pribadi miliknya perihal penambahan anggaran Pilkada ia mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses.
"Masih dalam proses," singkat Hendrizal, tanpa menyebutkna nominal anggaran yang diajukan oleh KPU.
Selain KPU yang mengajukan naiknya ongkos pilkada, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Inhu juga dipastikan demikian.
Ketua Bawaslu Inhu, Dedi Risanto kepada Gatra.com mengatakan, penambahan anggaran ini diakibatkan adanya penyusuaian petugas bawaslu dimasa pandemi virus corona atau covid 19.
"Jika semula Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kita Rp10 miliar maka akibat pandemi ini Bawaslu membutuhkan tambahan dana kembali sekitar Rp2,9 miliar," ujar Dedi kepada Gatra.com, Selasa (9/6).
Dedi menjelaskan, penambahan Tempat Pemilihan Suara (TPS) menjadi salah satu faktor penambahan anggaran di bawaslu.
"Karena adanya penambahan TPS maka otomatis personil bawaslu juga bertambah, begitu juga dengan pembelian Alat Pelindung Diri (APD) para petugas kami," tuturnya.
