_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Labura, Gatra.com - Berbagai permasalahan muncul belakangan ini terkait warga penerima bantuan dampak Covid-19. Penyebabnya sebagian besar karena masalah pendataan calon penerima di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatra Utara (Sumut).
Seperti yang terjadi Senin (8/6) kemarin, puluhan warga dari Kelurahan Aek Kanopan dan Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu mendatangi kantor bupati. Mereka mempertanyakan kepastian apakah menerima bantuan sembako atau tidak.
Guna memastikan warganya mendapat hak yang sama, Bupati Labura, H Khairuddin Syah Sitorus menemui puluhan warganya. Kala itu dia pun berjanji akan memberikan bantuan jika masih ada warganya tidak terdaftar. Biayanya dengan menggunakan uang pribadinya.
"Dalam pertemuan itu pak bupati janji akan membantu dengan uang pribadinya," kata Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Labura, Sugeng dihubungi terkait kedatangan warga tersebut, Selasa (9/6).
Bupati Labura, sambung Sugeng, kepada masyarakat menjelaskan sekaitan dengan prosedur dan tahapan pendataan maupun pengucuran berbagai jenis bantuan, baik dari Kementrian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Sumut serta bantuan berasal dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kepada warga dijelaskan, untuk bantuan dari kementerian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 yang pendataannya dilakukan tim yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Sosial RI, bukan pihak pemda.
Bagi warga yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan kementrian, maka akan didata untuk bantuan tingkat Pemkab Sumut ataupun Pemkab Labura. Namun begitu, jika masih ada yang tidak terdaftar, maka Bupati Labura akan menanggungnya dengan uang pribadi sebesar yang dikucurkan.
"Janji pak bupati, bagi yang tidak terdaftar dimana pun, silahkan datang ke rumah dinasnya. Nanti akan diberikan bantuan sebanyak yang dikucurkan pemerintah," terang Sugeng.
Kepada warga, lanjut Kadis Kominfo Labura tersebut, disarankan agar melihat nama-nama mereka di rumah Kepala Lingkungan ataupun Kepala Dusun yang akan ditempelkan.
"Jadi bisa melihat sendiri, terdaftar atau tidak," pintanya.
