Pekanbaru, Gatra.com-Momen penetapan pasangan calon kepala daerah (cakada) oleh partai politik (parpol), dapat menjadi indikator terjadinya politik transaksional. Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Riau, Tito Handoko.

Menurut Tito semakin lama parpol menetukan sosok yang bakal diusung, semakin kuat kesan transaksional dibalik penetapan cakada.

"Bagi parpol yang malu-malu kucing menetapkan calonnya, bisa diasumsikan transaksional. Apalagi kalau diumumkan mendekati batas akhir pendaftaran cakada (last minute)," ujarnya kepada Gatra.com melalui sambungan telepon, Senin (8/6).

Lebih lanjut Tito mengatakan, parpol yang punya kursi dominan di parlemen, idealnya dapat mengumumkan paslon dukungannya lebih cepat. Sebab, hal itu dapat memberi ruang bagi cakada yang diusung untuk mempersiapkan diri. Hanya saja, sebut Tito, rekam jejak pilkada menunjukkan parpol yang dominan di parlemen pun, terkadang juga mengulur waktu.

"Kenapa partai mengeluarkan keputusan last minute. Itu tentu menguatkan transaksi politik," tekannya.

Imbas pendekatan semacam itu, kata Tito, dapat merugikan cakada lantaran  berkurangnya waktu untuk melakukan persiapan. Dampaknya, pasangan tersebut harus berhadapan dengan calon-calon yang lebih dulu mengenalkan diri, dan telah memiliki tim yang bekerja di lapangan.

Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Riau, Hardianto, menyebut hingga kini parpol masih membangun komunikasi lintas parpol.  Hal itu merupakan konsekuensi dari tidak adanya parpol yang dapat melaju sendirian dalam gelaran pilkada serentak 2020.

"Dari 9 pilkada yang digelar pada Desember mendatang, tak satu pun yang memenuhi syarat untuk maju sendirian. Artinya perlu koalisi. Meski begitu, tidak semua pilkada yang mengharuskan Partai Gerindra melakukan penjaringan yang memakan  waktu. Misalnya, di Kabupaten Rohul karena bupatinya adalah kader partai, tentu dukungan dari partai lebih muda diperoleh," cetusnya.