Home Hukum Donny: Presiden Ingatkan Penerapan Normal Baru Harus Ketat

Donny: Presiden Ingatkan Penerapan Normal Baru Harus Ketat

Jakarta, Gatra.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar penerapan normal baru (new normal) harus ketat dan hati-hati supaya tidak menimbulkan penyebaran baru coronavirus disease 2019 (Covid)-19.

"Ya ekonomi mulai bergulir, tapi tentu saja protokol kesehatan dilakukan secara ketat dan disiplin. Karena begitu ada celah, kelengahan, bisa terjadi penyebaran kasus baru, sehingga kita harus menutup kembali," katanya dalam webinar bertajuk "Era Normal: Indonesia Optimistis Versus Indonesia Terserah" gelaran Indonesian Public Institute (IPI), Kamis (4/6).

Tentunya, lanjut Donny, ini sangat tidak diingkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Terlebih, masyarakat sudah berjuang untuk diam di rumah berbulan-bulan demi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Kan kita tidak mau, masyarakat sudah berbulan-bukan di rumah, kemudian karena lengah ditutup lagi. Kan enggak mau," tandasnya.

Soal pandangan jangan dengan penerapan normal baru ini akan menimbulkan lonjakan baru kasus positif Covid-19, Donny mengatakan, kekhawatiran tersebut memang ada, sehingga Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengkaji.

"Ini kekhawatiran, makanya Presiden perintahkan, sektor-sektor mana yang lebih dahulu dibuka, hanya sektor-sektor yang risikoya kecil dibanding sektor lain," ujarnya.

Karena itu, lanjut Donny, Presiden Jokowi meminta agar penerapan normal baru di sektor pendidikan dikaji lagi kapan mulai bisa diberlakukan. "Karena anak kecil itu kan imunitasnya belum terbentuk secara kuat, sehingga bisa terjadi penularan," katanya.

Karena itu, harus ada kajian tentang sektor-sektor mana yang harus lebih dahulu dibuka setelah melihat kecilnya potensi risiko terjadinya penyebaran Covid-19.

"Sektor mana yang harus dikaji kembali. Ini harus bertahap, transisi harus dilakukan, latihan dulu, jangan gegabah, kemudian terjadi penyebaran Covid, ini kita tidak mau, tidak mau masyarakat kehilangan kepercaaan kepada pemerintah," ujarnya.

88