Jakarta, Gatra.com - DKI Jakarta dinilai belum memiliki kesiapan yang cukup untuk menjalankan wacana tatanan kehidupan baru atau biasa di sebut new normal. Ini laporan tim laporCovid19.org, yang menjalankan survei terkait kesiapan DKI Jakarta memasuki new normal.

Dari survei yang berkolaborasi dengan Social Resilence Lab Nyang Technological universisty (NTU), Singapura, tersebut menyatakan bahwa meskipun sejatinya masyarakat Jakarta telah memiliki cukup informasi, pengetahuan, wawasan, modal sosial, dan kecenderungan kuat untuk berhati-hati, namun secara apek kondisi soial dan ekonomi, Jakarta masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut yang kemudia memengaruhi rendahannya persepsi risiko secara umum

"Secara keseluruhan dari aspek sosial ini, warga DKI Jakarta belum siap memasuki era new normal. Setidaknya hingga tingkat indeks persepsi risiko cukup tinggi atau berada di atas angka 4.00. Sehingga, perilaku keselamatan menjadi lebih baik," kata Tim Ilmuan Covid-19, LaporCovid19.org, Sulfikar Amir, dalam konferensi pers daring, Kamis (4/5).

Survei menerapkan metode quita sampling dengan variabel penduduk per kelurahan. Survei daring (online) juga dilakukan melalui aplikasi WhatsApp kepada Warga DKI Jakarta dengan rentang waktu pelaksanaan 29 Mei hingga 2 Juni 2020.

Pria yang juga Associated Professor NTU ini juga menyampaikan, indeks persepsi risiko DKI Jakarta sendiri masih berada di angka 3,46 dari rentang angka pengukuran 1 hingga 5. Menurutnya, angka paling ideal dalam melihat kesiapan pelaksaan new normal berada di angka 4 hingga 5.

Meskipun begitu, survei ini tetap menunjukkan bahwa dari tanggapan (feedback) responden terlihat memiliki kecenderungan cukup kuat untuk melindungi diri dari penularan Covid-19. Selain itu, masyarakat juga masih membutuhkan informasi yang pasti, tepat, dan akurat serta berasal dari sumber yang dipercaya.

"Kabar baiknya, masyarakat masih menganggap bahwa tenaga medis dan dokter sebagai sumber informasi terpercaya terkait dengan Covid-19 ini. Diikuti oleh pemuka agama dan imbauan pemerintah," ujar Sulfikar.