_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pekanbaru, Gatra.com - Blankspot atau titik tak terjamah sinyal telekomunikasi menjadi momok bagi para kontestan calon kepala daerah di Propinsi Riau. Pasalnya, imbauan untuk kampanye di tengah pandemi harus secara live streaming atau virtual oleh bakal calon pada Pilkada Riau 2020.
Di ketahui, Riau merupakan perbatasan negara yang ada di sepanjang Selat Malaka, masih memiliki ratusan blankspot.
Persoalan blankspot pernah muncul saat Pilkada 2018 Riau, ketika Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, dalam debat pemilihan kepala daerah menyebut terdapat 300 blankspot di Riau. Blanksapot berpengaruh pada kualitas kampanyenya di pilkada Riau 2018.
Pengalaman itu bakal terulang dan harus dihadapi para kontestan calon kepala daerah (cakada) pada pilkada serentak 2020 di Riau. Di mana mereka disarankan melakukan kampanye live streaming, sebagai upaya menyekat sebaran Covid-19.
Calon Kepala Daerah Kabupaten Kuansing, Suhardiman Amby, mengatakan penggunaan kampanye streaming tidak efektif lantaran kualitas jaringan jelak. Selain itu, bakal dipengaruhi corak pemilih di suatu wilayah. Dia berharap kampanye terbuka tetap diperbolehkan pemerintah.
"Jika online atau lewat media sosial semata, tak semua orang bisa baca, orang tua ada juga yang gaptek sehingga harus dilakukan kampanye terbuka," jelasnya, kepada Gatra.com, Rabu (3/6).
Apalagi, menurut dia, Kabuipaten Kuansing masuk dalam zona hijau pandemi Covid-19, bisa diberikan kelonggaran dalam menggunakan metode kampanye. Ia yakin pendekatan kampanye terbuka dengan tatap muka, bakal lebih mengena dibanding kampanye virtual.
Adapun Kabupaten Kuansing termasuk kawasan yang minim sebaran Covid-19 di Riau. Hingga Rabu (3/6) tercatat hanya ada 1 pasien positif COVID-19, itu pun pulang lantaran sembuh
"Harapan kita Mendagri melihat persoalan Covid-19 secara parsial, kalau yang masih zona hijau tak apa-apa (kampanye) terbuka. Namun yang zona merah yang harus dilakukan protokol kesehatan secara ketat," ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Jaringan Dinas Kominfo Provinsi Riau, Hasmuri, menuturkan pihaknya hingga kini masih memantau jumlah blankspot di Riau. Ia mengatakan persoalan blankspot menjadi urusan Kominfo Kabupaten/Kota.
"Kita menunggu laporan dari Kabupaten/Kota karena mereka yang punya wilayah. Tapi belum dapat laporan berapa persis blankspot. Disatu sisi provider juga belum memberikan laporan ke kita," tandasnya.
Sebelumnya, kekhawatiran diutarakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Riau, Hardianto. Ia menyebut kampanye virtual atau daring yang diusulkan untuk pilkada 2020, tidak cocok diterapkan di Riau. Hardianto menilai, kampanye virtual hanya optimal di area perkotaan.
Komunikasi jaringan jelek akibat blankspot dikenal oleh warga setempat populer dengan sebutan 'jaringan halo-halo'. Hal itu dikarenakan kerap harus diulang berkata 'halo-halo' kepada lawan komunikasi saat bicara di telpon selular.
"Boro-boro mau videocall, telponan aja kadang nyambung kadang tidak. Bikin resah emang," celetuk warga Kuasing, yang tak mau disebut namanya.
