Pati, Gatra.com - Kementerian Agama resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 M/1441 H. Keputusan ini ditempuh setelah pemerintah Arab Saudi terkesan menggantung dengan masih belumnya memberikan kepastian pelaksanaan maupun penundaan ibadah haji.

Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia (Amphuri) Jateng, Endro Dwi Cahyono mengatakan, keputusan pembatalan dari pemerintah Indonesia merupakan keputusan yang cukup berat, hanya saja jalan ini dinilai paling bijak di masa pagebluk.

“Pemerintah Saudi hingga hari ini belum memberikan kepastian pelaksanaan tahun ini dilaksanakan atau ditunda,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (3/6).

Selain itu akses pengurusan visa dan akomodasi seperti transportasi dan sebagainya masih ditutup oleh Arab Saudi. Padahal 26 Juni mendatang, rencananya Kelompok Terbang (Kloter) pertama diberangkatkan.

“Seumpama tiba-tiba dibuka gimana? Kita mengurusi 221.000 orang jadi tidak mudah, sedangkan perlu persiapan untuk jamaahnya termasuk protokol kesehatan dan prosedur lain,” imbuhnya.

Ia menilai, pemerintah memberikan keputusan sebaik mungkin kepada masyarakat di masa pagebluk, termasuk menyiapkan segala sesuatunya seperti mekanisme pengembalian Biaya Perjalan Ibadah Haji (Bipih) yang telah lunas disetor dari Calon Jemaah Haji (Calhaj) yang ingin membatalkan.

“Jika tidak, dana akan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara terpisah, tentunya ada nilai imbal baliknya, dalam mengaver kemungkinan kebutuhan biaya pemberangkatan haji untuk tahun yang akan datang,” beber Endro.

Ia menyebutkan, Secara kumulatif kuota jemaah haji nasional tahun ini sebesar 221.000 orang. Sedangkan untuk Jawa Tengah sebesar 30.400 jemaah dan khusus Kabupaten Pati sejumlah 1.225 orang.

“Semua terdampak, baik jemaah haji reguler maupun ONH plus dinyatakan tidak berangkat, 2 Juni kemarin resmi dibatalkan. Saya sebagai penyelenggara haji dan umrah bisa menerima, tentunya pemerintah membutuhkan persiapan untuk waktu yang tidak singkat,” tuturnya.