Solo, Gatra.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan tidak memiliki anggaran untuk Pilkada yang direncanakan terlaksana bulan Desember mendatang. Pasalnya, jika tetap dilaksanakan bulan Desember, diperkirakan ada pembengkakan dana hingga Rp10,1 miliar.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan saat ini Pemkot Solo tengah mengalami kesulitan finansial. Sehingga tidak mungkin jika dibebani penambahan anggaran untuk Pilkada.

"Kami nggak punya uang. Lha BPJS saja masih utang, listrik utang, PDAM juga utang," ucap pria yang akrab disapa Rudy ini saat ditemui Selasa (2/6).

Sebenarnya untuk anggaran Pilkada tahun ini telah disiapkan Pemkot Solo. Apalagi sudah ada instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi anggaran Pilkada. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan memerlukan penambahan anggaran untuk Pilkada.

Penambahan ini didasarkan pada beberapa penundaan agenda KPU yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Untuk itu Pemkot Solo akan berkoordinasi dengan KPU terkait Pilkada ini.

"Ya kami belum koordinasi dengan KPU. Tapi yang pasti kami tidak tahu harus menambah anggaran dari mana. Selain itu DPRD juga tidak bisa menaikkan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan untuk Pilkada bulan Desember mendatang ada pembengkakan anggaran. Sebab, dalam masa pandemi Covid-19, KPU harus menyediakan alat pelindung diri (APD) di tempat pemungutan suara (TPS).

"Awalnya kami perkirakan hanya butuh anggaran Rp15 miliar. Namun dengan kondisi yang ada, kami butuh anggaran tambahan Rp10,1 miliar lagi. Jadi totalnya Rp25,1 miliar," ucapnya.

Pembengkakan dana Rp10,1 miliar ini peruntukannya yakni untuk penambahan 784 TPS. Awalnya TPS yang disiapkan Pemkot Solo sebanyak 1.016 TPS. Jumlah ini ditambah untuk mendukung protokol kesehatan.

"Awalnya tiap TPS memiliki daya tampung hingga 800 pemilih. Namun saat ini dibagi dua menjadi 400an pemilih di tiap TPS," ucapnya.

Selain itu KPU juga melakukan pengadaan thermo gun, tempat cuci tangan, sabun dan masker di tiap TPS. Selain itu KPU juga menambah jumlah verifikator berkas syarat pasangan independen di tahap verifikasi faktual.

"Kami sudah menyampaikan untuk kekurangan dana ini pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemkot Solo. Kekurangan anggaran akan dipenuhi oleh APBN," ucap Nurul.