Jakarta, Gatra.com – Pandemi virus corona (Covid-19) sangat berdampak terhadap sejumlah perusahaan di Indonesia. Banyak diantaranya terpaksa menutup pabriknya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan. Dalam catatan pemerintah, setidaknya ada 1,2 juta orang di-PHK dan dirumahkan dari 75 perusahaan.

Sandiaga Salahudin Uno menilai kondisi tersebut merupakan masa yang sulit bagi perusahaan besar mauapun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena mengalami penurunan keuangan dan pendapatan karena pembatasan sosial bersakala besar (PSBB).

“Mereka (perusahaan dan UMKM) menghadapi penurunan besar keuangan dan pendapatan karena pembatasan ini. Dalam dua bulan terakhir, mereka terus berjuang mencari pemasukan untuk tetap membayar upah pekerjanya,” kata Sandiaga, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (1/6).

Sandi menilai langkah itu dilakukan perusahaan-perusahaan karena Indonesia belum memiliki sistem rancangan perlindungan upah seperti yang ada di Amerika Serikat atau negara-negara Eropa.

“Karena itu perusahaan terus berusaha keras untuk tetap bisa membayar upah dan juga untuk tetap menjalankan usaha mereka, walaupun toko atau tempat usaha mereka tutup,” katanya.

Sandiaga mencontohkan negara Jerman yang dianggap sebagai negara paling baik dalam menyelamatkan ekonominya di saat pandemi Covid-19. Selain karena pemerintahannya tegas dalam menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakatnya, juga memiliki program perekonomian yang sangat bagus untuk menenangkan situasi ekonomi.

“Masyarakat Jerman mendapat bantuan tunai dan juga keringanan pajak. Jerman telah menyiapkan dana stabilitas sebesar 600 miliar euro, bantuan UMKM sebesar 165 miliar euro, bahkan beberapa bank atas kebijakan pemerintah memberikan modal kerja sampai 1 miliar Euro,” katanya.

“Khusus bagi masyarakat yang terjangkit Covid-19, negara menjamin biaya sewa tempat tinggalnya. Secara keseluruhan Jerman mengalokasikan sekitar 60% dari GDP-nya untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi, di mana persentase ini jauh di atas negara-negara lain di dunia,” ujarnya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini berharap ketika pandemi berakhir dan saat penerapan new normal atau normal baru, para pengusaha tersebut butuh likuiditas tambahan modal untuk bisa membangun kembali usaha mereka.

“Jika mereka sudah buka kembali (usahanya), saya berharap pemerintah akan memberikan bantuan pinjaman untuk pemulihan ekonomi rakyat,” katanya.

Sandi menyebutkan dari penelitian sebanyak 40 persen pekerja yang di-PHK tidak mendapatkan kembali pekerjaanya. Untuk itu, harus dipikirkan lapangan pekerjaan baru dan berkualitas tinggi pasca pandemi ini.

“Ini yang harus kita hadapi dalam situasi normal baru nantinya. Saya rasa dengan permintaan kembali secara perlahan dan toko-toko kembali dibuka. Anda akan melihat pekerjaan baru yang akan muncul dan perusahaan yang cepat beradaptasi berpotensi menjadi pemenang,” ujarnya.