Jakarta, Gatra.com - Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyayangkan munculya kerusuhan dampak dari aksi protes massa di sejumlah kota di Amerika Serikat (AS) yang memprotes kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi yang menangkapnya di Minneapolis.

Meutya menyebut, Pemerintah AS perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi di AS. Apalagi negara Pam Sam itu, memiliki Declaration of Independence, sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara AS. Deklarasi kemerdekaan yang memuat poin-poin yang dijadikan dasar dari sebuah kekuatan bagi kebebasan umat manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ini penting karena unrest yang terjadi di AS, tentu mendapat perhatian dunia, dan jika tidak ditangani secara cepat dan profesional melalui pendekatan-pendekatan persuasif, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain," kata Meutya saat dihubungi Gatra.com, Minggu (31/5).

Meutya juga meminta pemerintah Indonesia, dalam hal ini Perwakilan RI di AS, untuk memastikan keselamatan para WNI di sana.

"Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas," ujarnya.

Politikus perempuan dari Partai Golkar itu juga meminta perwakilan Pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka sebagai upaya memberikan perlindungan.

"Terus berikan informasi melalui website resmi maupun hotline atau aplikasi yang dimiliki oleh Kemlu RI untuk memberikan kondisi dan informasi secara update. Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali," katanya.