Sragen, Gatra.com - Pendidikan di pesantren membutuhkan metode yang pas dalam menyambut kenormalan baru. Pemerintah didorong tak abaikan hal itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim kepada wartawan di Sragen, Jumat (29/5). Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Pemkab memperhatikan keberlangsungan pendidikan berbasis pesantren. Kaderisasi para ulama tak boleh berhenti akibat kegiatan belajar mengajar yang terhalang pandemi Covid-19. Apalagi sistem KBM daring di pesantren tidak selalu tepat diterapkan.

"Pondok pesantren di Kabupaten Sragen cukup banyak dan semuanya terdampak Covid-19. Karena itu F-PKB meminta, mendesak Pemkab memperhatikan pondok pesantren,” ungkap Muslim, Jumat (29/5).

Menjelang penerapan kebijakan kenormalan baru menghadapi Covid-19, Muslim menegaskan, Pemkab mesti melakukan langkah nyata, serta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar protokol kesehatan di pondok pesantren dengan diharapkan tidak menjadi klaster baru penyebaran virus.

Di sisi lain, pemerintah mulai menjajaki opsi KBM di sekolah formal dengan sistem shift. Yakni membagi kelas masuk pagi dan sore. Hal itu menurutnya harus pula dikaji dan disimulasi apabila ingin menerapkannya di pesantren.

"Protokol kesehatan pesantren beserta tenaga dan alat medisnya. Seperti hand sanitizer, masker dan sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, wastafel portable serta ruangan kelas atau asrama yang memenuhi standar penerapan physical distancing,” tegasnya.

Ia menyebut para santri berkualitas dibutuhkan untuk membangun negara ini. Pondok pesantren di daerah juga merupakan penghasil lulusan terbaik dan sumber daya manusia yang mampu memberikan efek positif di lingkungan masyarakat.