Home Politik Jelang Pilkada 2020, PDIP Riau Pikir-pikir Koalisi Gemuk

Jelang Pilkada 2020, PDIP Riau Pikir-pikir Koalisi Gemuk

Pekanbaru, Gatra.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau masih menimbang untuk melakukan koalisi banyak partai atau koalisi gemuk pada Pilkada 2020.
 
Ketua Pemenangan Pemilu PDIP Riau, Syafrrudin Poti, mengatakan dinamika politik di Kabupaten Kampar, memberi pelajaran berharga bagi parpol menyikapi koalisi gemuk untuk pilkada di 9 wilayah. 
 
"Kita ini belajar dari pengalaman, yang akan datang sudah ada gambaran, bila terjadi hal yang tak diinginkan, sudah ada perjanjian koalisi terkait situasi semacam itu," jelasnya kepada Gatra.com, Jum'at (29/5). 
 
Diketahui, hingga kini Kabupaten Kampar tidak memiliki Wakil Bupati. Hal tersebut lantaran Bupati Kabupaten Kampar Catur Sugeng kesulitan mencari titik temu 6 partai koalisi, dalam membahas sosok Wakil Bupati.
 
Catur sendiri merupakan Wakil Bupati yang kemudian menjadi Bupati Kampar setelah meninggalnya Bupati Kampar Azis Zaenal di penghujung tahun 2018.
 
Poti menuturkan, koalisi gemuk yang pernah terbentuk di Pilkada Kampar pada tahun 2017 silam, juga berpeluang terjadi pada gelaran pilkada serentak 2020. Terlebih dalam gelaran pilkada di 9 Kabupaten/Kota se-Riau, tak satu pun partai politik yang dapat maju sendirian. Oleh sebab itu perjanjian koalisi perlu ditata sedemikian rupa. 
 
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra Riau, Hardianto, menyebut kasus politik di Kabupaten Kampar lebih bersifat lokal ketimbang umum. Oleh sebab itu munculnya koalisi gemuk bukan hal yang perlu dikhawatirkan pada pilkada 2020.
 
Menurutnya lowongnya kursi Wakil Bupati Kampar sangat dipengaruhi penilaian Bupati,terkait perlu tidaknya sosok wakil. Namun Hardianto juga mengakui, alotnya pembahasan Wakil Bupati Kampar, turut disebabkan keengganan parpol koalisi untuk mengalah. 
 
"Bila ini berlarut yang dirugikan di Kampar adalah partai koalisi itu sendiri. Jadi perlu adanya persamaan persepsi, masalahnya bupati mendukung tidak untuk penyamaan persepsi ini. Bupati harus melakukan sesuatu, merangkul semua partai koalisi, bukannya diam, sehingga terkesan something wrong. Disamping itu partai koalisi juga menepikan sikap egois,"urainya.
 
Adapun Partai Gerindra merupakan bagian dari koalisi Azis-Catur pada 2017. Partai ini menyumbang 5 kursi dari total 23 kursi partai kolasisi. Jumlah itu hanya kalah oleh Partai Golkar yang ketika itu memiliki modal 9 kursinya. Namun pada pemilu 2019 raihan kedua partai politik sama banyak, 6 kursi.
862