Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan terdapat kejanggalan dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2020 yang disusun pemerintah.

 

"Di tengah pandemi Covid-19, ada program Biodiesel 30% (B30). Sebetulnya memang di dalam APBN 2020 ini sudah masuk, tapi kenapa ini dimunculkan lagi dengan menggunakan dasar dari Perppu ini. Kita mau mendorong B30 ini, tapi kita tahu harga minyak sekarang kan sudah turun. Artinya apakah saat ini masih bisa dijadikan prioritas untuk dilakukan?" katanya di Jakarta, Jumat (29/5).

 

Bahkan ia menduga, program B30 ini merupakan sebuah titipan. Pasalnya, di masa pandemi saat ini, ketersediaan APBN sangat terbatas.

 

"Bukankah program B30 ini adalah program titipan, dan siapa di sektor ini? Kita tahu pelaku yang bermain di sektor ini adalah konglomerat. Kok bisa kita masih mendorong B30 di dalam skema pemulihan ekonomi nasional ini," ucapnya.

 

Selain itu, terdapat pengalokasian anggaran untuk 12 BUMN. Padahal menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 ini pun, BUMN memang memiliki banyak permasalahan. Malahan menurutnya, beberapa BUMN saat ini malah menjadi kompetitor bagi pengusaha swasta.

 

"Seperti Hutama Karya, itu mengerjakan proyek pemerintah, sahamnya milik pemerintah, terus proyeknya pemerintah, dananya dari pemerintah, begitu kekurangan dana pemerintah kasih lagi. Sementara, dia justru selama ini yang menjadi kompetitor terhadap pelaku usaha, dunia swasta, private sektor," jelasnya.

 

Seharusnya, lanjut Kamrussamad, bisa dilakukan merger terhadap perusahaan-perusahaan BUMN semacam ini. Atau, bagi perusahaan BUMN yang terkait jatuh tempo pembayaran utang, bisa melakukan renegosiasi dengan debitur.

 

Harusnya, untuk pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memfokuskan diri pada sektor riil dan sektor keuangan saja. Sektor riil, bisa difokuskan pada ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Sedangkan sektor keuangan akan menopang sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

"Kita lihat, mana sektor-sektor produksi kita yang macet karena Covid-19 dan perlu likuiditas di bidang pangan. Itu yang kita dorong. UMKM dan sektor informal, serta industri padat karya atau produk-produk yang diperlukan masyarakat dan tidak bisa ditunda. Itu yang harus menjadi prioritas utama dalam alokasi, dalam program pemulihan ekonomi nasional. Sektor keuangan sudah jelas, perbankan harus dibantu, harus diberikan penguatan likuiditas. Kemudian perusahaan pembiayaan, juga koperasi dan lembaga keuangan mikro. Karena di situ banyak sekali pelaku usaha kecil," tegasnya.