_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Semarang, Gatra.com - Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Semarang berharap pemerintah memperhatikan pondok pesantren saat menjelang penerapan era kenormalan baru atau New Normal.
Dalam pandangan PKB, pemerintah dalam bergerak menyiapkan New Normal lebih mengutamakan di bidang ekonomi. Sedangkan bidang pendidikan, khususnya Pondok Pesantren (Ponpes) belum terlihat.
Ketua DPC PKB Kota Semarang Muhammad Mahsun menyebut, perhatian pemerintah bisa pada bantuan pondok pesantren dengan mengalokasikan anggaran dari APBD. Hal itu sebagai tanggungjawab negara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan, yang merupakan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Pemerintah harus membantu Ponpes tanpa diminta. Sektor pendidikan ini wajib diperhatikan. Karena pesantren paling rentan penyebaran virus Corona," tutur Mahsun, Jumat (29/5).
Diketahui mayoritas dari 28 ribu Ponpes di Indonesia adalah pesantren salaf alias tradisional. Yakni umumnya para santrinya memakai air bersama-sama di kolah besar, dan tinggal berjubel di bilik yang telah dipenuhi barang.
Menurut dia, tidak banyak pondok yang memiliki fasilitas kran air mancur untuk wudhu, dan menyediakan dipan individual untuk setiap santri. Bahkan kebanyakan santri makan bersama di satu nampan, dan tidur berdempetan.
"Santri paling beresiko soal kesehatan. Maka perlu perhatian khusus menjelang New Normal," kata Sodri.
PKB sepenuhnya mendukung Kebijakan Kegiatan Pesantren dan Revitalisasi Rumah Ibadah dalam Menghadapi New Normal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI pada Rabu, 27 Mei 2020.
Dalam kebijakan tersebut Kemenag melakukan delapan upaya. Pertama membuat regulasi, termasuk mengatur bagaimana santri sebelum tiba di Ponpes, ada koordinasi dengan RT, RW, lingkungan setempat.
Kedua, koordinasi dengan instansi terkait. Ketiga menyusun metode pembelajaran ala New Normal. Keempat, mempersiapkan sarana pendukung pembelajaran jarak jauh bagi Ponpes yang menyelenggarakan.
Kelima, mempersiapkan sarana prasarana pesantren menghadapi kondisi New Normal. Keenam, memberikan bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Ponpes. Ketujuh, menyediakan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan.
Kedelapan, Kemenag dalam suratnya tersebut mengupayakan peningkatan gizi bagi santri, guru, dan tenaga kependidikan pesantren.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang M.Sodri menambahkan, kebijakan Kemenag harus disinkronkan dengan Kementerian dan Lembaga pemerintah terkait.
Diantaranya, Kementerian Keuangan harus menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan langkah-langkah new normal pesantren.
Berikutnya, Kementerian Kesehatan harus memerintahkan Dinas Kesehatan di Daerah untuk memfasilitasi tes kesehatan bagi santri dan guru yang akan kembali ke pondok pesantren.
"Juga menyiapkan sarana kesehatan di pondok pesantren. Serta memberikan bantuan peningkatan gizi bagi santri dan para gurunya," katanya.
Adapun Kementerian Perhubungan, kata dia, harus memfasilitasi pengangkutan para santri kembali ke pondok pesantren, dengan alat transportasi yang sesuai.
Berikutnya, Kementerian Dalam Negeri perlu mengirimkan Radiogram kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan new normal di pondok pesantren.
"Ini semua harus segera dilakukan pemerintah. Secepat-cepatnya," ujarnya.
