Karanganyar, Gatra.com -Tim Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Karanganyar menoleransi kualitas dan bobot barang kebutuhan pokok di paket sembako daerah. Meski, belum mencapai spesifikasi yang diharapkan.

Kepala Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat mengatakan timnya disebar ke lokasi secara acak untuk memeriksa isi paket bantuan sembako daerah. Hasil pemeriksaan secara sampling menunjukkan paket sembako belum memenuhi kriteria seperti yang dijanjikan rekanan pengadaan. Sedianya, satu paket senilai Rp200 ribu berisi lima kilogram beras premium, gula, susu, minyak goreng dan sebagainya.

Namun faktanya bobotnya kurang dan kualitas barangnya tidak sesuai. Meski demikian, Utomo mengatakan kondisi tersebut bisa dimaklumi karena sulitnya rekanan mencari barang di waktu yang mepet. Selain itu, selisih kualitas maupun bobot masih ditoleransi.  "Saya sudah menyebar petugas ke desa-desa. Ada perbaikan dibanding awal pengadaan," kata Utomo kepada Gatra.com di Karanganyar, Kamis (28/5).

Sebagaimana diberitakan, Pemkab Karanganyar mengalokasi dana pengadaan sembako daerah Rp18 miliar. Dari lima rekanan, mereka dapat mengemas sembako menjadi 90 ribu paket. Sasarannya ke warga terdampak Covid-19 yang belum terkaver bantuan APBN di berbagai program.

Utomo mengatakan saat inspeksi di awal penyaluran ditemukan beberapa komoditas tak sesuai spesifikasi sembako yang diinginkan. Ia menyebut pembayaran ke rekanan pengadaan sembako tergantung kesepakatan antara panitia. Ia memastikan tak ada campur tangan dari tim APIP.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki mengatakan permohonan dari masyarakat membutuhkan bantuan pangan terus masuk ke mejanya. Hingga saat ini masih tersisa sekitar 2.500-an paket. Terkait kualitas dan bobot sembako itu yang berlainan dari spesifikasi rekanan, ia menganggap itu wajar. Sebab, sedikit waktu tersedia untuk mengumpulkan logistik yang luar biasa banyak. Rekanan pun miliki sedikit pilihan barang dari penyedianya.

"Di masa tanggap darurat ini, barangnya sulit didapatkan. Pengadaannya seluruh Indonesia sama," katanya. Ia mengatakan penentuan harga dengan rekanan tergantung hasil audit Inspektorat daerah.