Jakarta, Gatra.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berharap dilakukan kajian mendalam jika ada keinginan membuka kembali sekolah pada Juli mendatang. Pasalnya, jumlah korban yang terpapar atau positif masih terus bertambah, khususnya di DKI Jakarta. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI, Satriwan Salim menyebut ada enam catatan terkait hal tersebut, di antaranya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diharapkan masih diberlakukan.

"FSGI berpandangan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa dan guru adalah yang utama, menjadi prioritas. Mengingat kasus-kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa jadi korban positif Covid-19 setelah sekolah dibuka (diaktifkan) kembali pasca pandemi," ucap Satriwan saat dihubungi Gatra.com, di Jakarta, Kamis (28/5). 

"Hal kedua, seperti dikemukakan Fahriza Tanjung (Wasekjen FSGI) terkait komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah harus diperbaiki,” katanya. 

Sejauh ini dia melihat koordinasi dan komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah, seperti terlihat dalam pendataan Bansos.

Ketiga, FSGI juga meminta dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan berbagai sarana kesehatan pendukung. Sekolah harus menyiapkan hand sanitizer di tiap ruangan, sabun cuci tangan, dan juga perbanyak keran cuci tangan. Semua warga sekolah wajib mengenakan masker, penyediaan APD di UKS atau klinik sekolah serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Keempat, FSGI berpandangan, jika di sekolah (daerah) tersebut pelaksanaan PJJ sudah efektif maka nilai kenaikan kelas bisa diambil dari akumulasi proses pembelajaran yang selama 1 semester ini dilakukan, baik record nilai sebelum pandemi maupun setelah pandemi (PJJ). Mengenai format PAT-nya, Dinas Pendidikan dan Sekolah tetap harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai," tuturnya. 

Satriwan melanjutkan, poin kelima yang disarankan FSGI agar kondisi benar-benar aman dan sehat, maka opsi yang patut dipilih Kemdikbud dan Kemenag adalah dengan memperpanjang masa PJJ selama 1 semester ke depan sampai akhir Desember, atau setidaknya sampai pertengahan semester ganjil (akhir September).

Lebih lanjut, Satriwan menerangkan, memulai tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dan membuka kembali sekolah adalah dua topik yang berbeda. Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada Juli, tetapi opsi membuka sekolah aktif kembali tak mesti juga dilakukan pada pertengahan Juli.

"Oleh karena itu usulan agar tahun ajaran baru diundur ke Januari 2021 akan berisiko dan berdampak besar terhadap sistem pendidikan nasional, eksistensi sekolah swasta, pendapatan atau kesejahteraan guru swasta, psikologis siswa dan juga sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri," tutup Satriwan.