Jakarta, Gatra.com - Sekolah yang berada di zona hijau dalam peta penyebaran Covid-19 kemungkinan dapat menjalankan sekolah tatap muka dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan dasar dan Menengah (Plt. Dirjen PAUD DIKDASMEN), Hamid Muhammad.

 

Hamid mengatakan sekolah yang berada di wilayah zona hijau kemungkinan dapat kembali bersekolah dengan tatap muka pada saat tahun ajaran baru dimulai Juli mendatang. Namun, syarat paling utama yang harus dikantongi oleh wilayah tersebut adalah rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional Percepaan Covid-19 yang menerangkan bahwa daerah tersebut adalah zona hijau penyebaran Covid-19.

 

Pembelajaran tatap muka kemungkinan akan dibuka di zona hijau. Zona hijau yang menjadi ketetapan Gugus Tugas saat ini kan ada 108 kabupaten, yang belum ada kasus satupun penyebaran Covid-19. "Itu nanti yang memperbolehkan adalah gugus tugas dan Kemenkes," kata Hamid saat Telekonferensi Daring, Kamjs (28/5).

 

Namun, Hamid mengaku belum bisa menjelaskan mekanisme terkait kebijakan tersebut. Yang pasti tahapannya akan dikaji secara ketat oleh gugus tugas dan Kemenkes, sebelum nantinya akan diperoleh rekomendasi apakah sekolah di wilayah yang bersangkutan boleh menggelar pembelajaran tatap muka.

 

Sedangkan, bagi sekolah yang berada di Zona kuning dan merah kemungkinan besar tetap harus menjalankan pemberlajaran dengan moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penularan Covid-19 terjadi Dilingkungan pendidikan. "Saya pastikan sekolah di Zona merah dan kuning, yang sudah ada kasus ODP, PDP, dan seterusnya, kemungkinan pembelajaran masih menggunakan moda PJJ," terang Hamid.

 

Sementara itu, mengenai evaluasi PJJ yang disuarakan banyak pihak masih belum efektif, Hamid pun memahami hal itu. Dijelaskan Hamid, dari kajian yang dilakukan oleh Balitbang Kemendikbud, tercatat baru 51 persen penyelenggaraan PJJ yang efektif selama pandemi. "Itu yang kami perkuat dan kami support. PJJ akan kami dukung lewat melalui rumah belajar, TV edukasi, kerjasama TVRI, dan penyediaan kuota gratis atau murah. Itu yang akan terus kami lanjutkan," tuturnya.

 

Sementara itu, Staf Ahli bidang Regulasi Kemendikbud, Chatarina Girsang juga mengatakan bahwa kondisi di lapangan terkait PJJ masih harus di evaluasi. Dalam anomali ini, Kata Chatarina, tidak mungkin targetnya bisa disamakan dengan keadaan normal sebelumnya. 

 

"Berbagai masukan, itu tentu akan menjadi evaluasi di dalam PJJ. Karena dalam pelaksanaan ada hambatan sepert sinyal, akses, dan seterusnya. Kami juga rasa pemenuhan kurikulum itu tidak mungkin, Karena kita pilihannya saat ini bagaimana menjaga kesehatan dan pemutusan mata rantai Covid-19," pungkasnya.