Yogyakarta, Gatra.com - Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah menunda jadwal tahun ajaran baru pada Juli ini menjadi awal tahun 2021 karena wabah Covid-19 masih berlangsung.

 

Dalam surat resminya kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 28 Mei, pakar pendidikan dari Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, menyatakan beberapa pertimbangan penundaan tahun ajaran baru.

 

"Sebagai aktivis pendidikan sejak 1982, saya ingin menyampaikan pentingnya mengundurkan tahun ajaran baru sampai tahun depan dengan sejumlah pertimbangan," tulis Ki Darmaningtyas dalam suratnya.

 

Pertama, pandemi Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhir, mengingat jumlah korban terus bertambah. Jika tahun ajaran baru diterapkan Juli nanti saat pandemi belum berakhir, hal itu kurang manusiawi.

 

"Di tengah perjuangan masyarakat melawan Covid-19, masyarakat juga dituntut memikirkan pencarian serta kebutuhan sekolah selain kebutuhan sembako yang utama," kata dia.

 

Kedua, banyak orang tua siswa rapuh secara ekonomi dan psikologi akibat terkena PHK atau tutupnya usaha mereka. Kondisi ini berpengaruh pada psikologi anak.

 

"Ini belum lagi yang bersekolah di swasta, di mana harus membayar biaya pendidikan, bisa jadi orang tua memilih tidak menyekolahkan pada Juli nanti dan menunggu tahun depan," ujarnya.

 

Menurut Darmaningtyas, mempertahankan tahun ajaran baru tetap Juli ini dengan alasan proses pembelajarannya dapat secara online hanya akan memerosotkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

 

"Diakui oleh para guru, dosen, dan orang tua bahwa pembelajaran online kurang efektif, baik untuk peningkatan kompetensi maupun pendidikan karakter karena banyak kendala di lapangan," katanya. 

 

Ki Darmaningtyas menyatakan, memulai tahun ajaran pada awal tahun depan akan berdampak positif, yaitu tak menambah beban ekonomi dan psikologi masyarakat dan bisa berkonsentrasi melawan Covid-19. 

 

Menurutnya, memang akan ada perpanjangan masa belajar atau penundaan masuk sekolah dan kuliah selama enam bulan, seperti tahun 1978."Tapi itu jauh lebih aman daripada gambling, menghadapkan anak-anak pada situasi yang tidak menentu dan mengancam keselamatan jiwa," katanya.

 

Di akhir suratnya, Ki Darmaningtyas juga meminta murid sekolah negeri dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dibebaskan dari biaya. Hal ini karena tidak ada dana operasional sekolah dan kampus yang manfaatnya dirasakan langsung oleh siswa dan mahasiswa.

 

Sekretaris Pemkab Bantul Helmi Jamharis menyatakan pihaknya sampai sekarang belum melakukan kajian lebih lanjut soal protokol kesehatan saat sekolah dibuka.

 

"Secara normal perlu dipikirkan semisal jarak tempat duduk. Jadi jika satu kelas berisikan 30 siswa, maka sesuai protokol hanya separuhnya saja yang masuk. Lalu sisanya bagaimana?" katanya.

 

Selain itu, kata Helmi, soal perubahan jam belajar. Dengan berkurangnya jumlah siswa di kelas, maka akan ada penambahan jam sekolah untuk siswa. Sebagian siswa masuk pagi, sebagian masuk siang. Kondisi ini akan mengubah kurikulum pendidikan.