Mataram, Gatra.com - Pandemi corona masih berkepanjangan di Indonesia. Jumlah kasus yang terus meningkat, sementara belum ditemukan vaksin dan obat yang pasti.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memulai lembaran baru, yaitu hidup berdampingan dengan wabah corona dan mewacanakan menerapkan new normal. Masyarakat akan kembali beraktivitas secara normal, namun dengan banyak hal baru yang harus mulai menjadi budaya sosial. Setidaknya untuk tiga hal, yaitu jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu bermasker.

Selain dampak sosial ekonomi, dampak politik juga bakal dirasakan akibat dari pandemi corona. Pilkada Serentak di sejumlah daerah di Indonesia, mau tak mau harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setidaknya ada tujuh Pilkada kota/kabupaten yang juga turut terdampak. Terkait penundaan Pilkada tahun ini, Lembaga Kajian Politik Mi6 menilai, ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang justru buntung.

"Ya pasti ada plus minus dampaknya jika Pilkada ditunda. Terutama kepada pada calon dan mesin partainya masing-masing," kata pengamat politik NTB, Bambang Mei Finarwanto dalam ketarangannya kepada Gatra.com di Mataram, Rabu (27/5).

Bambang yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik dan Kebijakan Publik provinsi NTB ini juga menyatakan, pemerintah yang melakukan penudaan Pilkada ini dinilai beralasan. Apalagi di masa pandemi corona saat ini, menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh warga negara harus lebih diprioritaskan.

“Istilahnya saat ini kita sedang berjibaku menghadapi bencana non alam, wabah corona. Kurang elok jika di tengah jeritan masyarakat kecil, pesta lima tahunan malah dipaksakan berjalan. Diprediksi Pilkada serentak ini bisa jadi ditunda cukup lama bisa sampai 2021. Kalau Desember 2020, sangat kecil kemungkinannya karena pandemi saat ini masih berjalan dengan kurva yang belum menunjukan melandai," papar Bambang.

Pria yang lebih familiar disapa Didu ini menambahkan, dalam skenario Pilkada ditunda hingga tahun depan, maka kekuatan semua calon, baik calon bupati dan wakilnya maupun calon wali kota dan wakilnya yang bertarung di tujuh daerah di NTB, akan kembali setara. Sama-sama perlu effort untuk menggenjot elektabilitas dan kecitraan politiknya di tengah masyarakat pemilih.

"Masyarakat saat ini juga tampak sudah kurang tertarik dengan politik. Dukung-mendukung calon saat ini sudah perlahan tergerus dengan isu corona dan dampak ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.

Baginya, Pilkada serentak tahun depan, bisa menjadi medan baru yang perlu strategi baru untuk meraih kemenangan. Sebab, suasananya sudah berbeda, pola pemungutan suara pun belum bisa dipastikan nantinya seperti apa.

Kampanye identik dengan pengumpulan massa. Hal ini tentu sangat dilarang dalam protokol Covid-19. Pemungutan suara di TPS, pun demikian pula, sangat sulit mencegah menumpuknya banyak orang di hari H pesta pemilihan itu.

"Bagi calon Petahana juga begitu. kalau Desember 2020 ini, mereka masih punya power dan bisa memainkan pencitraannya. Tapi kalau tahun depan, sama saja. Para calon akan bertarung dengan lebih fair, setara di garis start yang sama dengan kontestan lainnya," kata Didu.

Menurut Didu, di tengah pandemi corona saat ini, hal baik yang mungkin bisa dipetik ialah akan sangat minim terjadinya praktik politik uang. Baik dalam bentuk bantuan pangan, maupun bentuk sumbangan lainnya. Pasalnya, saat ini banyak bantuan sudah disalurkan untuk masyarakat yang sebagian besar terdampak corona. Baik bantuan pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta.

Didu menyarankan para calon untuk mengambil hikmahnya, tetap giat membantu masyarakat dengan bantuan-bantuannya, tanpa harus berpikir timbal baliknya untuk dipilih.

Di sisi lain, penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu juga diharapkan tidak terlalu ketat seperti di saat kondisi normal, dalam menyikapi penyaluran bantuan dari Parpol atau calon Kepala Daerah di lapangan.

"Karena ini kan kondisinya beda. Masyarakat memang sangat butuh bantuan dan perhatian. Para calon juga tidak apa lah membantu, jangan melulu dilihat sebagai bargaining politik, " tukasnya.