Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, Pilkada serentak 2020 harus digelar tahun ini meskipun pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19 belum reda.

Menurut Dedi, penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan Pilkada saat pandemi Covid-19. Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

"KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali, kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan," kata Dedi dalam keterangan pers, Jumat (22/5).

Dosen komunikasi politik dari Universitas Telkom, Bandung, berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.

"Alternatif itu bisa berupa tata laksana di masa pandemi agar tetap berjalan, bagaimanapun Pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan," ujarnya.

Menurut Dedi, proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi. "Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa."

Dedi berpendapat, menunda Pilkada terlalu lama berisiko pada politik anggaran, ia mengkhawatirkan jika negara harus menambah biaya Pilkada hanya karena penundaan, juga terkait proses regenerasi politik.

"Anggaran adalah hal paling sensitif, yang sudah disiapkan pada tahun ini, bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil, sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa. Hal penting lainnya, proses regenarasi yang terhambat," ujarnya.